“Saya amat terkejut dengan pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyerang dan mendiskreditkan saya, ketika menjadi Presiden dulu. Sudirman Said, melalui pemberitaan, mengatakan bahwa pemberantasan Mafia Migas selalu berhenti di meja SBY,” ujar SBY seperti dikutip dari akun twitter resminya, Senin (18/5).
SBY menyatakan dirinya berharap Menteri ESDM melakukan klarifikasi dengan apa yang dimaksud, karena dia merasa ingin penyimpangan apapun diberantas. Dia menyatakan bahkan membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, yang hakikatnya memberantas kejahatan dan penyimpangan apapun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hari ini, lanjut SBY, dirinya berbicara dengan mantan Wapres Boediono dan lima mantan Menteri terkait, apakah memang pernah ada usulan pembubaran Petral. SBY mengungkapkan, semua pihak tersebut menjawab tidak pernah ada.
Berita tersebut, lanjutnya, SBY anggap sudah termasuk fitnah dan pencemaran nama baik. Dia menyatakan masih menunggu klarifikasi dari pihak-pihak yang menyebarkan. SBY menyatakan mungkin tidak mudah menghadapi yang tengah berkuasa sekarang ini.
“Tetapi, kebenaran adalah 'power' yang masih saya miliki. Selama jadi Presiden, saya tidak pernah mengintervensi BUMN manapun. Termasuk urusan tender dan bisnisnya. Yang penting jangan korupsi,” jelasnya.
“Tetapi, kenapa harus terus menyalahkan pemimpin dan pemerintahan sebelumnya. Popularitas bisa dibangun tanpa menjelekkan pihak lain. Tuduhan dan fitnah yang disampaikan Menteri ESDM dan pihak-pihak tertentu sulit saya terima. Rakyat Indonesia, doakan saya kuat menghadapi,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan dukungannya jika Pertamina hendak melakukan audit investigasi atas bisnis impor minyak yang dilakukan Petral di masal lalu.
Sudirman menyebut selama ini Pertamina dan Pemerintah Indonesia diposisikan para trader minyak yang memasok Petral sebagai pihak yang lemah karena bisa diatur untuk terus melakukan pembelian spot, bukan berdasarkan kontrak jangka panjang.
“Oleh karena itu kami ditanya banyak hal urusan mafia ini oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dulu banyak kegiatan inisiatif yang tidak tuntas selesai di level Presiden. Jadi sepanjang pemimpin nasional lurus, persoalan teknis untuk memperbaiki supply chain tidak lepas dari keterbukaan Presiden Jokowi,” kata Sudirman di Jakarta, Minggu (17/5).
Sementara, Faisal Basri menuturkan, baik Dahlan maupun mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan memiliki niat yang baik dalam mengubah praktik-praktik impor migas yang tidak sesuai dengan ketentuan oleh Petral.
Menurutnya, Karen ingin memperkuat fungsi Integrated Supply Chain (ISC) untuk impor melakukan impor minyak Pertamina, namun ternyata dipreteli oleh para pemburu rente sehingga fungsi impor ISC dialihkan ke Pertamina Energy Services (PES), anak usaha Petral di Singapura.
“Ada pertarungan mafia di belakang ini. Karen juga dibelenggu oleh satu kekuatan besar yang tidak bisa dikendalikan. Menteri ESDM terdahulu sampai Presiden intervensi. Ingat Dahlan coba bubarkan Petral, langsung kuncup. Ada satu kekuatan yang tidak setuju, tetapi tiga kali dipanggil SBY akhirnya tidak dibubarkan,” kata Faisal. (gir)