"Daerah ke depannya harus menganggarkan untuk OP. Ini penting sekali, Jawa Timur juga sudah menganggarkan untuk OP, tapi tidak diberikan pada barangnya, tetapi subsidi pada angkutannya. Kebijakan ini bisa ditiru oleh daerah lain," kata Jokowi.
Selama ini menurut Jokowi, operasi pasar hanya dilakukan oleh Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Namun Bulog hanya terbatas melakukan operasi pasar untuk bahan pangan tertentu saja yang dianggap memiliki bobot paling besar dalam menyumbang angka inflasi nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi mengatakan, pemerintah harus mewaspadai kenaikan harga pada komoditas pangan (volatility food) dan energi yang berpotensi memberikan sumbangan cukup besar terthadap inflasi nasional.
Rombak Fungsi Bulog
Selain itu, Jokowi juga berencana merombak fungsi Bulog yang selama ini dianggap hanya mengurusi satu komoditas saja, yakni beras. Padahal menurut Jokowi, fungsi Bulog bisa lebih banyak berperan terhadap komoditas pangan lainnya yang juga rentan mengalami permainan harga.
“Pemerintah ingin merombak fungsi bulog sebagai penyangga, tidak hanya beras," ujar Mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
Terkait payung hukum dan kepastian legal transformasi lembaga tersebut, Jokowi mengaku tengah menyiapkan peraturannya.
"Masih dalam proses, revisi regulasi dan kelembagaannya sedang kita atur," katanya. (gen)