Menteri ESDM Bantah Freeport akan Dinasionalisasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan pemerintah tak berniat untuk menasionalisasi Freeport. “Yang akan kami kerjakan adalah bagaimana memperkuat basis nasional, kapasitas nasional, dengan cara sinergi,” kata Sudirman, di Jakarta, Minggu (31/5).

Menurut Sudirman, saat ini pemerintah Indonesia memegang kepemilikan saham di Freeport sebesar 9 persen. Presentase jumlah kepemilikan saham itu diupayakan mendapat tambahan 10 persen pada Oktober dan sebelum 2021 diharapkan mencapai 30 persen.

Pilihan Redaksi Dirjen Anggaran: Akuisisi Saham Freeport Bisa 'B To B' Pemerintah Ngebet Ambil Saham Freeport Meski Belum Punya Dana Pengusaha Papua 'Curhat' Susahnya Kerjasama dengan Freeport Harga Saham Divestasi Freeport Ditentukan Pihak Ketiga

"Secara gradual ini naik sehingga porsi nasional makin hari makin besar. Tapi tidak ada pikiran nasionalisasi," ujar Sudirman.

Sudirman menilai upaya menasionalisasi perusahaan asing adalah pandangan nasionalisasi yang sempit. Soalnya pemerintah saat ini justru tengah berupaya mencari solusi untuk memperkuat basis dan kapasitas nasional dengan cara bersinergi dengan perusahaan asing.

Sebagai contoh di Blok Mahakam, di Kalimantan. Sudirman mengatakan pemerintah tidak membubarkan kerjasama yang sudah terjalin dengan operator sebelumnya, yaitu Total dan Inpex.

“Tapi diberi fasilitas supaya kalau Pertamina jadi operator masih bisa kerjasama dengan operator lama,” tuturnya.

Pola seperti itu akan diterapkan di Freeport. Apalagi Freeport masuk ke dalam rezim kontrak karya, yang berdasarkan Undang-Undang Minerba, rezimnya harus beralih jadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) mulai 2021 setelah kontraknya habis.

Sudirman menegaskan pembelian saham Freport masih dikelola pemerintah pusat lantaran hingga saat ini belum ada BUMN yang ditunjuk untuk dipercaya dalam pengelolaan saham. Selain itu, kisaran harga dari pembelian saham belum bisa ditaksir meski pemerintah berniat mematok pembelian saham 10 persen dalam waktu dekat.

"Harga saham yang ditawarkan kepada pihak swasta dan pemerintah biasanya berbeda. Kami belum sampai pada perkiraan harga," ujar dia. (ded/ded)