Menteri PAN-RB Ikut Jualan Poros Maritim

Jakarta, CNN Indonesia -- Mimpi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia menjadi bahasan hangat belekangan ini. Bahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi ikut menjual gagasan ambisius Jokowi tersebut.

Yuddy mengatakan pemerintah berkomitmen untuk menjalankan program tersebut secara berkesinambungan. Hal ini dilakukan guna membangkitkan kejayaan bahari Indonesia sebagaimana pernah tercipta di masa lalu.

"Program poros maritim sendiri sudah sejalan dengan program Nawa Cita yang dicanangkan presiden Joko Widodo. Jadi sudah seharusnya kita menjadikan isu-isu maritim dan kelautan sebagai satu momentum yang harus dijalankan berkesinambungan dengan membangun suatu fondasi yang kokoh," tutur Yuddy di kantor Kementerian Keluatan dan Perikanan, Senin (8/6).

Pilihan Redaksi Pakar Kelautan Sebut Konsep Poros Maritim Jokowi Tidak Jelas Jaga Kedaulatan, Menteri Susi Gandeng Badan Intelijen Negara Doktrin Jokowi Buat Kredit Infrastruktur dan Maritim Bersaing

Dedy Sutisna, Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) mengatakan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, pemerintah harus memiliki kebijakan strategis di sektor kelautan dan perikanan yang mengacu pada lima pilar utama.

Kelima pilar tersebut meliputi pembangunan kembali budaya maritim, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan berfokus pada pembangunan kedaulatan pangan laut, komitmen untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, serta diplomasi untuk mengajak semua mitra Indonesia bekerjasama di dalam pembangunan kekuatan pertahanan maritim.

"Untuk mewujudkan hal itu, sudah tentu Indonesia harus menegakkan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Jadi pembangunan nasional kedepan harus diarahkan dengan paradigma kelautan atau ocean based development," tutur Dedy.

Dedy menambahkan, untuk merealisasikan pogram poros maritim dunia pemerintah juga harus mengkampanyekan satu doktrin mengenai kemaritimanan di seluruh masyarakat Indonesia. Ini dilakukan melalui penyamaan cara pandang dalam melihat kondisi geografis, geostrategis, serta geoekonomi Indonesia yang dinilai sebagai tujuan utama pembangunan dari program poros maritim ke depan.

"Selain itu, pemerintah juga harus ikut mempengaruhi dinamika geopolitik dan geoekononi yang terjadi di wilayah Samudra Hindia dan Pasifik. Ini karena Indonesia berada dan diapit oleh dua kawasan tadi," tutur Dedy.