Ia menyatakan, banyak negara tetap memberikan subsidi untuk bahan bakar fosil sebagai cara mengurangi biaya bagi konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, subsidi yang tidak tepat sasaran membawa biaya sangat besar dan menjadi hambatan penghematan energi.
“Pada tahun 2013, hampir US$ 550 miliar uang pemerintah di berbagai negara terpakai untuk subsidi langsung bahan bakar fosil, subsidi yang sebagian besar lebih bermanfaat pada yang kaya, karena mereka yang lebih banyak menggunakannya dari pada masyarakat kurang mampu,” ujarnya dalam seminar International Solar Energy Society (ISES) di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Tindakan ini memperkecil risiko fiskal sehingga sumber daya dapat dialihkan kepada prioritas pembangunan,” jelasnya.
“Banyak negara telah menetapkan adanya insentif kebijakan guna mengatasi hambatan ini. Negara-negara seperti Brasil dan India telah menikmati manfaat melalui lelang energi terbarukan,” tuturnya.
Di Kelompok Bank Dunia, lanjutnya, pihaknya menganggap isu energi berkelanjutan adalah tema yang sangat serius. Lembaga keuangan multilateral, kata Sri Mulyani, memahami bahwa keberhasilan program energi bersih akan membutuhkan modal tiga kali lipat lebih besar dibandingkan dengan pengembangan energi konvensional.
“Pinjaman kami untuk bidang energi bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah juga terfokus pada sasaran ini. Tahun lalu, dua per tiga pinjaman kami ditujukan kepada negara-negara Asia Selatan dan Sub-Sahara Afrika, di mana sebagian besar penduduk hidup tanpa akses energi,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, lebih dari 90 persen pinjaman Bank Dunia disalurkan untuk mendanai pembangunan pembangkit energi bersih, seperti gas alam, tenaga air, matahari, angin, dan panas bumi. “Kami tidak memberikan pinjaman untuk pembangkit listrik tenaga batubara, kecuali bila kondisi tidak memungkinkan opsi yang lain,” paparnya. (ags/gen)