Jusuf Kalla Tolak Dana Aspirasi DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla kurang setuju dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meminta jatah dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Menurut Wapres, DPR merupakan tempat aspirasi rakyat sehingga setiap alokasi anggaran belanja negara yang selama ini putuskan bersama DPR merupakan cerminan dari dana aspirasi.

Pilihan Redaksi KPK Peringatkan Rentan Korupsi dari Dana Aspirasi Empat Alasan Budiman Sudjatmiko Tolak Dana Aspirasi Menkeu Bambang Enggan Komentari Hasrat DPR Soal Dana Aspirasi

"Semua aspirasi rakyat itu kan di DPR. Ada tidak diluar aspirasi DPR dari (anggaran belanja negara) yang sekitar Rp 2 ribu triliun? Kan semua yang dipakai itu bentukan dari aspirasi DPR," kata Jusuf Kalla (JK) di Solo, Kamis (11/6).

Intinya, lanjut JK,  seluruh anggaran negara yang dibelanjakan oleh pemerintah merupakan hasil dari proses politik anggaran yang selalu melibatkan DPR dalam pembahasan peruntukannya. Karenanya, JK mempertanyakan tujuan DPR yang meminta alokasi khusus dana aspirasi dalam RAPBN 2016.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali meminta jatah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 20 miliar per anggota sebagai dana aspirasi daerah pemilihan (Dapil). Estimasi total dana aspirasi yang dituntut para legislator tersebut mencapai Rp 11,2 triliun dan tengah diupayakan masuk dalam APBN 2016.

"Setiap anggota DPR akan diberi jatah untuk mengakomodir atau menyerap aspirasi masyarakat untuk pembangunan Dapilnya masing-masing. Angkanya Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar per anggota atau total Rp 11,2 triliun," ujar Ketua Badan Anggaran DPR, Ahmadi Noor Supit kepada CNN Indonesia, Senin (8/6).

Saat ini, angka fenomenal itu mau tak mau kembali membuat para anggota dewan menjadi sorotan. Alasannya, beberapa bulan lalu DPR baru saja mengumumkan anggaran pembangunan gedung dan fasilitas baru kawasan DPR/MPR yang mencapai Rp 1,2 triliun.

Pada lima tahun yang lalu, saat dipimpin oleh Harry Azhar Azis, Badan Anggaran DPR juga sempat mengusulkan dana aspirasi bagi 506 anggota DPR yang besarannya mencapai Rp 15 miliar per orang. Usulan tersebut kemudian gugur dan berujung pada pencopotan Harry Azhar dari kursi Ketua Banggar dan digantikan oleh sejawatnya dari Fraksi Golkar, Melchias Markus Mekeng.