Eks Wamen Era SBY Ditunjuk Pimpin Badan CPO Fund

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan eks Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, sebagai Kepala Badan Layanan Umum (BLU) untuk rencana pungutan dana pengembangan sawit, atau yang dikenal CPO Supporting Fund (CSF).

Dari informasi yang diperoleh CNN Indonesia, pengumuman Bayu sebagai BLU CPO Supporting Fund sendiri akan dilaksanakan pada Senin (15/6) di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

Pilihan Redaksi Badan Pengelola Triliunan Dana Sawit Diawasi Sembilan Orang Jokowi Tetapkan Lima Peruntukan CPO Fund CPO Fund Berlaku Pemerintah Jamin Tak Akan Beratkan Pengusaha Menyusul CPO Fund, 6 Sektor Perkebunan Wajib Setor Iuran Petani Sawit Siap Manfaatkan CPO Fund Pemerintah

“Nanti hari Senin kita paparkan untuk lebih detail,” ujar Sofyan Djalil, Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian di Jakarta, Jumat (12/6).

“Betul. Itu yang juga saya dengar," ujar Dadan Kusdiana, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Jumat (12/5).

Sebelum dipercaya menjabat Kepala BLU Bayu tercatat sebagai mantan Wakil Menteri Perdagangan di era pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2010 ketika terjadi perombakan kabinet.

Selain itu, pria kelahiran Manado 50 tahun lalu tersebut juga diketahui masih aktif sebagai Dosen di Universitas Pertanian Bogor (IPB).

Soal struktur BLU CPO Supporting, Bayu akan dibantu oleh empat orang deputi yang saat ini masih dipilih. "Senin depan ada press conference di Kemenko," kata Dadan.

Adapun Menteri Sofyan mengatakan program CPO fund disusun untuk keberlanjutan pengembangan kelapa sawit. Menurut dia ada lebih dari 3,5 juta hektar kebun rakyat yang produktivitasnya rendah sekali karena usia tanaman yang sudah tua.

“Makanya dana itu kita gunakan untuk replanting. Kemudian sawit punya potensi pertumbuhan produksi yang besar. Kebun rakyat rata-rata cuma bisa menghasilkan 3-4 ton, sementara korporasi bisa mencapai 7-8 ton,” katanya.

Atas dasar hal tersebut, lanjut Sofyan, pemerintah perlu melakukan research development yang bagus. Ia mengatakan, nantinya dana itu juga akan dikucurkan untuk pelatihan petani dan sumber daya manusia di bidang perkebunan.

“Kalau kita bisa tingkatkan produktivitas petani sebanyak 50 persen, hal itu akan menaikkan produktivitas nasional hingga 30 persen,” ucapnya. (ded/ded)