Pemerintah Tunjuk PNS Kemenkeu jadi Bendahara BLU CPO Fund

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro disebut tidak mengizinkan bendahara badan pengelola dana pengembangan kelapa sawit (CPO fund) berasal dari kalangan profesional. Sesuai dengan aturan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU), pemerintah menugaskan pejabat berstatus pegawai negeri sipil (PNS) sebagai bendahara pengelola dana triliunan rupiah hasil setoran industri hulu dan hilir kelapa sawit.

Menurut sumber CNN Indonesia yang mengetahui proses pembentukan BLU tersebut, Bambang disebutnya telah menunjuk PNS Kementerian Keuangan bernama Yuniar Yanuar Rasyid sebagai Direktur Keuangan BLU CPO fund.

“Ibu Yuniar Yanuar Rasyid saat ini menjabat sebagai Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan,” ujar sumber tersebut, Senin (15/6).

Selain Yuniar, seperti telah diketahui sebelumnya pemerintah bakal menunjuk mantan Wakil Menteri Pertanian dan mantan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi sebagai Direktur Utama BLU CPO fund.

“Selain dua direktur tersebut, juga akan ditunjuk empat direktur lain yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengelolaan, penggunaan dana, dan kemitraan,” kata sang sumber.

Pilihan Redaksi Objek CPO Fund Diperluas, Pengusaha Hilir Sawit Protes Biofuel Nasional jadi Target CPO Fund, Malaysia Diuntungkan Pemerintah Tunjuk 11 Nama Jadi Dewan Pengarah BLU CPO Fund

Proses penunjukan empat direktur lain menurutnya sedang dilaksanakan melalui proses seleksi yang akan dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas dengan mendapatkan masukan dari semua pihak maupun Direktur Utama untuk ditetapkan oleh Dewan Pengarah.

“Dengan penunjukan Direktur Utama dan Direktur Keuangan maka pemerintah berharap proses pengumpulan dana secara teknis sudah dapat dilaksanakan secara paralel dengan penunjukan direksi lainnya,” katanya.