Sofyan pun mengaku sadar bahwa terlalu panjangnya dwelling time menjadi salah satu masalah pokok di pelabuhan yang harus segera diselesaikan.
"Presiden melihat ada masalah dwelling time, mungkin penjelasannya tidak cukup bagus. Tapi itu menunjukkan Presiden begitu serius ingin membenahi masalah dwelling time namun tidak mendapatkan laporan akurat," ujar Sofyan di kantornya, Jakarta, Kamis (18/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sofyan menuturkan, tahapan-tahapan untuk mempersingkat dwelling time sebenarnya sudah disiapkan, hanya saja kemarin kemajuan yang ditemukan Jokowi di lapangan tidak sesuai dengan target yang diharapkan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengancam akan mencopot menteri, pimpinan lembaga, dan pelaku di lapangan yang dianggap tak mampu melakukan upaya mempersingkat dwelling time.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan bahwa urusan pemerintah adalah memberikan pelayanan, sedangkan permasalahan tracking dan loading merupakan urusan pelaku bisnis. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar institusi pemerintah, baik di kementerian maupun lembaga terkait bisa berupaya mendekati dwelling time negara-negara tetangga Indonesia.
"Dan perlu saya sampaikan, kalau sudah sulit, bisa saja Dirjen-nya saya copot, bisa saja pelaku di lapangan saya copot, bisa juga menterinya yang saya copot. Bisa saja, kalau saya kerjanya seperti itu," kata Jokowi seraya meluapkan kekesalannya.
Jokowi menegaskan, kementerian dan lembaga harus mengetahui permasalahan yang ada dan apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan itu. "Saya perlu seperti itu dan itu yang saya butuhkan hari ini," ujar dia.
"Karena saya 28 tahun mengurus seperti ini. Jadi kalau ada yang belum tahu, hal-hal yang seperti ini sudah menjadi makanan keseharian saya," katanya.