Pemda Kaltim Ngotot Minta 19 Persen Saham Blok Mahakam

Jakarta, CNN Indonesia -- Manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kalimantan Timur PT Migas Mandiri Pratama bersikukuh akan tetap meminta porsi hak partisipasi (participating interest/PI) sebesar 19 persen dari Wilayah Kerja (WK) Mahakam.

Padahal, dalam salah satu ketentuan di Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 15 Tahun 2009 tentang pengelolaan WK minyak dan gas bumi (migas) yang akan berakhir kontrak kerjasamanya, BUMD hanya diberikan jatah PI maksimal sebesar 10 persen.

“Kita maunya 19 persen,” ujar Hazairin Adha, Direktur Utama Migas Mandiri di gedung Kementerian ESDM, Jumat (19/6).

Seperti yang diketahui, pagi tadi pemerintah telah menetapkan besaran PI untuk setiap kontraktor WK Mahakam pasca habisnya kontrak Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation di 2017. Rinciannya Pertamina dipercaya mengapit 70 persen PI bersama BUMD, sedangkan Total dan Inpex di angka 30 persen.

Untuk merealisasikan pembagian porsi PI tadi, Hazairin bilang pemerintah pusat, daerah dan jajaran Pertamina akan menggelar pertemuan lanjutan di Balikpapan pekan depan guna menemukan titik temu.

Ini mengingat di dalam pembagian porsi PI tadi, BUMD milik Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara juga memiliki hak atas pengelolaan WK Mahakam.

“Itu nanti kebijakan dari Kementerian. Bisa saja nanti Kementerian langsung berikan keputusan dan diserahkan kepada daerah untuk berunding antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten,” tuturnya.

Pilihan Redaksi Kelola Blok Migas, Pemda Bakal Dilarang Libatkan Swasta Pemda Bisa Bekerjasama dengan Pertamina untuk PI Migas BUMD Kaltim Protes Larangan Kerjasama Swasta dalam PI Migas

Siapkan Rp 3 Triliun

Terkait kesiapan dana pengembangan atau yang dikenal cashcall seiring diberikannya jatah PI ke daerah, manajemen Migas Mandiri sesumbar telah menyiapkan dana hingga Rp 3 triliun. Di mana dana tadi akan diperoleh melalui skema pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya.

“Yang jelas tidak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tapi dari bank nasional atau internasional,” kata Hazairin.

Di kesempatan yang sama, Menteri ESDM Sudirman Said pun menegaskan pembagian porsi antara Pertamina dan BUMD Kaltim belum menemui kesepakatan. Ini lantaran Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek sedang berada di luar kota.

"Eloknya kami menunggu Gubernur pulang tugas. Pekan depan kami diskusi di Balikpapan," kata Sudirman. (gen)