Pemerintah Mulai Hitung Harga Gas Ideal untuk Teluk Bintuni

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Jumat, 26/06/2015 18:19 WIB
Pemerintah Mulai Hitung Harga Gas Ideal untuk Teluk Bintuni Pekerja tengah melakukan pengecekan keandalan pipa gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). (Dok. PGN)
Jakarta, CNN Indonesia -- Investasi di Kawasan industri Teluk Bintuni, Papua Barat yang mangkrak akibat terhambat pasokan gas bumi kini mulai ditanggapi serius oleh pemerintah dan investor. Demi menentukan harga yang tepat agar penyedia gas mau masuk ke kawasan ini, sebuah studi bersama sedang dilakukan oleh pengelola Kawasan Industri Teluk Bintuni PT Pupuk Indonesia bersama British Petroleum (BP) Berau.

"Demi menentukan kelangsungan investasi di Teluk Bintuni, pada 25 Juni kemarin telah ditandangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait joint study yang mengkaji harga gas yang tepat agar pasokan gas mau masuk kesana. Karena yang selama ini jadi masalah bagi investor adalah harga gas tersebut," terang General Manager Investment and Development Pupuk Indonesia Yunelwan Rauf di Jakarta, Jumat (26/6).

Rencananya kedua perusahaan tidak melibatkan konsultan untuk melaksanakan studi bersama ini. Semua biaya terkait pelaksanaan studi ini akan ditanggung secara internal.


Lebih lanjut, studi bersama ini diharapkan rampung pada Juni 2016, dimana setelah itu ada kepastian mengenai harga pasokan gas bumi yang tepat bagi pengembangan Teluk Bintuni. Jika kepastian mengenai harga gas sudah pasti, maka investasi di daerah tersebut bisa dilakukan.

"Semuanya tergantung dari harga gas bumi. Pembebasan lahan Pupuk Indonesia pun juga akan berjalan jika kepastian mengenai harga gas bumi sudah ada. Harapannya, setelah joint study selesai, kita akan serahkan hasilnya sebagai rekomendasi ke pemerintah," jelasnya.

Jika studi ini berhasil dan harga gas sudah bisa ditetapkan, maka eksplorasi gas akan dilakukan pada 2020. Namun jika studi bersama ini gagal, Kementerian Perindustrian menginginkan adanya payung hukum yang menjamin intervensi pemerintah untuk menetapkan harga gas bumi yang terjangkau bagi industri petrokimia dan pupuk di kawasan itu.

"Dengan demikian, maka yang kita pikirkan sekarang adalah cara agar bisa intervensi harga gas menjadi US$ 7 per million standard cubic feet per day (MMSCFD). Memang biaya eksplorasi tidak kecil, namun kami juga sedang pikirkan bagaimana cost recovery juga bisa ditekan," tambah Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian Harjanto di lokasi yang sama.

Menyadari pasokan serta penetapan harga gas adalah hal krusial dalam pengembangan investasi Teluk Bintuni, Harjanto juga akan terus berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait. Bahkan, ia mengatakan bahwa instansinya akan sering mengadakan rapat mengenai hal ini.

"Ke depan kami juga akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan juga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bahkan rencananya, saya janji bahwa dua kali dalam sebulan akan diadakan rapat internal mengenai Teluk Bintuni," ujar Harjanto.

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, investasi Pupuk Indonesia dan juga perusahaan petrokimia Jerman Ferrostaal GmbH di Teluk Bintuni terhambat akibat masalah pasokan gas bumi. Pupuk Indonesia diketahui masih kekurangan pasokan gas sebanyak 20 MMSCFD untuk memenuhi kebutuhan gas bumi sebesar 202 MMSCFD.

Sementara itu, Ferrostaal juga membutuhkan pasokan gas sebanyak 2 juta MMSCFD dalam rentang waktu 30 tahun. Rencananya, investasi senilai US$ 2 miliar yang akan ditanam perusahaan asing itu akan memproduksi propilen, metanol, dan produk hilir petrokimia lainnya.

Sebagai informasi, Kawasan Industri Teluk Bintuni seluas 2.344 hektare ini nantinya memang diperuntukkan bagi pengembangan industri petrokimia dan pupuk dengan harapan bisa menyerap investasi sebesar US$ 10 miliar. Pupuk Indonesia sendiri hanya menggunakan 100 hektare, atau seluas 4,26 persen dari total luas kawasan industri. (gen)