Jokowi Sentil Penyerapan Anggaran di Peringatan Nuzulul Quran

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingati Nuzulul Quran Tahun 1436 H/2015 M Tingkat Nasional dengan mengundang para menteri, pejabat setingkat menteri, dan duta besar negara sahabat di Istana Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (3/7) malam.

Tanpa mengesampingkan kehidmatan acara peringatan tersebut, Jokowi sempat menyinggung soal penyerapan anggaran oleh kementerian dan lembaga yang dibawahinya, tergolong sangat minim.

Jokowi berpendapat, setiap kali peringatan Nuzulul Quran diselenggarakan, baik di ingkat kenegaraan maupun kampung, secara otomatis umat Islam lebih bersemangat menjalankan ibadah seperti salat tahajud, ikhtiar, dan amal ibadah lainnya, semata untuk mendapat rida dari Allah. (Baca juga:Penerimaan Tak Optimal, Menkeu Siap Tarik Utang Multilateral)

Sang Kepala Negara berdoa agar rakyat bisa cukup sandang, pangan, dan papan. "Supaya rakyat sehat, berpendidikan, dan punya harga diri dan martabat, karena sesungguhnya negeri kita yang besar ini mestinya bisa maju, sejajar dengan negara maju lainnya," ujar dia.

Pilihan Redaksi Menkeu: Sukses Tarik Utang Bukti Investor Percaya Pemerintah Jokowi Desak Kementerian dan Lembaga Belanjakan APBN 2015 Serapan APBN Rendah, Jokowi Ultimatum Lagi Para Menterinya Setelah Rini Soemarno, kini Rahmat Gobel Mengaku Siap Diganti

Jokowi pun menegaskan, masyarakat perlu menegakkan prinsip persaudaraan, baik manusia, sebangsa, dan setanah air, sebagai pemeluk agama dan kaum muslimin. Menurut dia, dengan spirit ukhuwah tersebut, pemerintah dan masyarakat punya kekuatan alamiah untuk membendung radikalisme atas nama agama.

"Selain itu, dengan bersandar di hadapan Allah, pemerintah mendorong penyerapan anggaran agar ekonomi masyarakat bergerak. Pemerintah ingin mempercepat realisasi program-program pembangunan nasional dilaksanakan," kata dia. (Baca juga: Selama 6 Bulan, Serapan Anggaran Pemerintah Jauh dari Harapan)

Sebelumnya, orang nomor satu di republik ini kembali meminta para pembantunya mempercepat penyerapan anggaran meski himbauan serupa di awal tahun tak efektif mengoptimalkan belanja. Untuk itu, seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah segera menggelar tender proyek dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Di rapat tadi, presiden mengatakan percepat (penyerapan) anggaran. Kami akan pergi ke setiap kementerian untuk mencari masalahnya di mana," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, Kamis (2/7).

Bukan anggarannya saja yang dihabiskan cepat, kata Sofyan, tetapi yang penting adalah segera merealisasikan proyek-proyek pembangunannya. Terutama di daerah, lanjutnya, seluruh bupati dan gubernur harus mempercepat izin proyek dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan BPKP. (Baca juga: Presiden Sudah Tahu Menteri yang Menjelekkan Dirinya)

"Kalau dia (bupati dan gubernur) tidak memberikan izin cepat, maka (kewenangannya mengeluarkan) izin diambil oleh pemerintah pusat," tuturnya.

Selain itu, Sofyan mengatakan Jokowi meminta aparat penegak hukum seperti BPKP melakukan pemeriksaan di awal sebelum proyek ditenderkan agar tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari.

"Nanti akan ada Inpres yang ditujukkan kepada penegak hukum bahwa kalau misalnya ada laporan suatu penyimpangan minta BPKP atau Inspektur dulu memeriksa, sepetri zaman dulu," tuturnya. (Baca juga: Menteri Tjahjo Enggan Ungkap Daerah dengan Penyerapan Buruk) (pit)