Pembangunan Smelter Freeport Lambat, Hingga Juni Baru 13,46%

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Freeport Indonesia hingga 26 Juni 2015 baru merealisasikan 13,46 persen pembangunan pabrik pabrik pengolahan dan pemurnian mineral mentah (smelter) di Gresik, Jawa Timur. Padahal, kesepakatan untuk merupakan bagian dari renegosiasi kontrak karya yang telah disepakatinya dengan pemerintah sejak akhir tahun lalu.

Perkembangan tersebut terungkap dari proposal permohonan perpanjangan izin ekspor konsentrat yang dilayangkan manajemen Freeport ke Kementerian ESDM beberapa waktu lalu.

Pilihan Redaksi Pemerintah Ancam Tak Perpanjang Izin Ekspor Freeport Freeport Serahkan Cadangan Emas 4,3 Juta Ton ke Indonesia Pemerintah-Freeport Habiskan Enam Bulan Bahas 17 Kesepakatan

"Itu status 26 Juni," ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana melalui pesan singkat, Senin (6/7).

Sebagai informasi, kewajiban membangun smelter merupakan implementasi turunan dari UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam beleid tersebut, pemerintah melarang adanya kegiatan ekspor untuk beberapa komoditas termasuk konsentrat tembaga, emas dan perak yang diproduksi Freeport.

Namun, Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian, Freeport masih diperbolehkan mengekspor konsentrat dengan memenuhi sejumlah prasyarat.

Selain administratif, perusahaan ini juga harus melaporkan kemajuan proyek smelternya dengan perkembangan paling sedikit 60 persen dari target pembangunan setiap enam bulan sekali.

"Sekarang masih dievaluasi. Kalau tidak memenuhi syarat, tentunya tidak diberikan rekomendasi izin ekspor dan Kementerian Perdagangan tidak bisa menerbitkan izin ekspor," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bambang Gatot Ariyono.

Sebelumnya, juru bicara Freeport Indonesia Daisy Primayanti menyatakan perusahaannya telah menunjukan kemajuan proyek yang diproyeksikan menelan investasi hingga US$ 2,3 miliar. Di mana kemajuan yang dimaksud meliputi persiapan perizinan mengenai analisis dampak lingkungan (Amdal) senilai US$ 1,5 juta, serta tahapan awal basic engineering senilai US$ 9 juta.

Selain itu, perusahaan yang memiliki kegiatan pertambangan emas dan tembaga di Papua itu juga mengklaim telah menyetorkan uang jaminan kesungguhan proyek senilai US$ 115 juta, serta sebesar US$ 128 ribu dalam hal penyewaan lahan seluas 80 hektare milik PT Petrokimia Gresik (Persero).

Pekan lalu, Freeport pun menyatakan telah menandatangi land definitive agreement dengan Petrokimia menyusul rencana penyewaan lahan.

“Kami sudah memberikan laporan progress update untuk proyek ekspansi smelter di Gresik. Tapi kami belum memperoleh secara resmi perpanjangan izin ekspornya,” ujar Juru bicara Freeport Indonesia Daisy Primayanti melalui pesan singkat kepada CNN Indonesia, Rabu (1/7).

(ags/gen)