Izinkan WNA Beli Properti, Pemerintah Perlu Revisi UU Agraria

Jakarta, CNN Indonesia -- Konsultan properti Colliers International menilai rencana pemerintah mengizinkan warga negara asing (WNA) memiliki properti seharga Rp 5 miliar tidak cukup dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto mengatakan rencana kebijakan tersebut harus dilakukan dengan merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Menurutnya, UU tersebut tidak mempermasalahkan orang asing memiliki rumah tapak (landed house) yang dibangun di atas tanah berstatus hak pakai. Hal itulah yang saat ini bisa menjadi celah bagi orang asing untuk memiliki properti di Tanah Air.

Namun dalam praktiknya, Colliers menilai pemanfaatan Hak Guna Bangunan (HGB) masih lebih menarik di pasar. Namun, kepemilikan properti oleh WNA melalui penguasaan HGB tidak diatur dalam UU tersebut.

Oleh karenanya, Ferry melihat ada kemungkinan pemerintah harus mengamandemen UU tersebut terkait peruntukkan hak-hak tersebut sebelum menerbitkan aturan turunan kepemilikian properti oleh pihak asing.

“Apakah nanti HGB akan dihapus jadi hak pakai semua atau sebaliknya iotu semua kita belum tahu, masih belum jelas. Tetapi yang jelas (penyusunan aturan) ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Pemerintah harus didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengamandemen UU tadi,” kata Ferry di Jakarta, Selasa (7/7) malam.

Berangkat dari hal tersebut, Ferry menilai wacana liberalisasi properti untuk WNA belum akan diimplementasikan dalam waktu dekat.

“Kalaupun ada wacana sekarang, kelihatannya tidak dalam waktu dekat akan diimplementasikan karena akan ada tarik menarik yang sangat ketat. Tidak cuma datang dari golongan nasionalis mungkin tapi ada juga dari golongan oportunis yang melihatnya sebagai celah untuk melakukan kick back pemerintah,” ujarnya.

Sebelumnya Direktur Utama Crown Group Iwan Sunito mengkhawatirkan sekaligus memuji rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin membebaskan WNA memiliki properti di Indonesia bak dua sisi mata uang. Dari sisi positif, Iwan yang perusahaan propertinya memiliki banyak portofolio di Australia melihat kebijakan itu bisa mengundang dana masuk ke dalam negeri.

“Uang yang masuk ke dalam kan lebih baik daripada uang yang masuk ke luar. Ini juga membuat orang asing mulai mengenal negara Indonesia dan juga menambah suplai properti karena makin banyak orang yang mampu beli maka makin banyak yang akan bangun,” tutur Iwan kepada CNNIndonesia.

Pilihan Redaksi Agung Podomoro Nantikan Berkah Penjualan Properti Warga Asing Menkeu Tegaskan WNA Hanya Boleh Miliki Apartemen Mewah Colliers Sebut WNA Tak Tertarik Beli Properti di Indonesia

Namun, Ia mengingatkan implikasi negatif yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut, yakni melonjaknya harga hunian di Indonesia. Pasalnya, dengan daya beli orang asing yang lebih tinggi akan meningkatkan permintaan properti di dalam negeri.

Hal ini, lanjut Iwan, sekaligus menjadi peringatan bagi pengembang properti lokal untuk belajar dari pasar global. Karenanya, pengaturan harus tetap dilakukan pemerintah agar tidak memberatkan ekonomi masyarakat lokal yang akan menanggung tingginya harga properti.

“Saya pikir harus ada batasan juga, asing juga nggak bisa beli untuk harga yang murah jadi harus ada harga tertentu sehingga rakyat bawah tidak terpengaruh dan juga mungkin menurut saya ada batasan lain misalnya satu gedung tidak boleh dibeli lebih dari 50 persen oleh orang asing,” ujarnya. (gen)