RJ Lino Menolak Dikaitkan Dalam Kasus Suap Bongkar Muat

Jakarta, CNN Indonesia -- Richard Joost Lino, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II menegaskan lamanya waktu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time) merupakan sandiwara besar yang dilakukan sejumlah oknum di kementerian.

Karenanya, Lino menolak jika Pelindo II dipersalahkan dan dikait-kaitkan dalam kasus suap bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok yang menjerat sejumlah pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Pilihan Redaksi Jokowi Sudah Duga Ada Pejabat Kementerian Perdagangan Nakal Polisi Geledah Rumah Dirjen Kementerian Perdagangan Partogi Jonan: Kalau Ada Bukti, Silakan Polda Geledah Kemenhub

“(Masalah dwelling time) ini kan sandiwara besar semua ya. Sekarang baru kita lihat, dwelling time itu proses dokumen, tidak ada kaitan dengan saya (Pelindo II)," ujarnya menegaskan saat ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan, Jumat (31/7).

Dia mengaku tak kaget dengan ditetapkannya sejumlah pejabat non-aktif di Kemendag. Pasalnya, Lino sudah sejak awal menduga molornya dwelling time adalah karena ada permainan yang melibatkan kementerian tertentu.  

"Selama ini, dicampur aduk, ada yang bilang ‘tuh Pak Lino yang salah’. Jadi yang tertangkap bagian dari the whole sandiwara. Sekarang sandiwaranya mulai dibuka satu per satu,” tutur Lino.  

Menurut Lino, Pelindo II sebagai operator pelabuhan hanya mengerjakan kegiatan bongkar muat dan tidak mengurus masalah perizinan ataupun kelengkapan dokumen.

“Lamanya barang itu di pelabuhan bukan karena saya (Pelindo II). Itu penyelesaian dokumennya. Saya cuma mengerjakan bongkar muat saja. Begitu dokumennya selesai, barang keluar,” kata Lino.

Lino menilai perizinan untuk impor di Indonesia tidak efisien sehingga memberikan ruang bagi oknum pemerintah untuk melakukan tindak korupsi.

Kementerian Perdagangan, kata Lino, dalam setahun mengeluarkan sekitar 360 ribu izin bagi para importir di Pelabuhan Tanjung Priok. Untuk mengurus ribuan izin tersebut, importir harus datang langsung membawa dokumen fisik (hardcopy) dan tidak bisa secara online.

"Untuk izin karantina itu sekitar 20 ribu (per tahun). Izin itu kan mesti bawa hard copy, datang. Tidak bisa online. Ini baru bagian (Kementerian) Perdagangan saja,” tuturnya.

Untuk itu, Lino mempersilahkan aparat penegak hukum menggeledah lingkungan kerjanya di Pelindo II. "Silakan, tapi dwelling time itu tidak ada kaitan dengan kita," kata Lino.

Sebelumnya, Lino  telah menuding delapan kementerian terkait sebagai penyebab lamanya dwelling time di pelabuhan. Kurangnya koordinasi antar kementerian terkait disinyalir sebagai penyebab utama.

"Saya berkali-kali bilang ke Presiden, kalau proyek ini macet, bukan salah Pelindo. Itu karena delapan kementerian itu," ujar Lino di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (22/6) silam.

Adapun kedelapan instansi yang dimaksud Lino antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.