Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan instansinya siap mencairkan dana Rp 1,5 triliun untuk menambah cadangan beras pemerintah (CBP) sampai akhir tahun ini. Dana tersebut menjadi bagian dari Rp 3,5 triliun yang disiapkan untuk mengantisipasi dampak kekeringan akibat el Nino.
“Kami sudah ada dana cadangan Rp 1,5 triliun untuk CBP, lalu Rp 2 triliun untuk cadangan stabilisasi harga. Kemungkinan dua-duanya dipakai untuk menambah cadangan beras pemerintah, dan untuk mengantisipasi kecukupan stok di Bulog," ungkap Askolani di kantornya, Jakarta, Kamis (6/8).
Ia menambahkan meskipun dana sebesar Rp 1,5 triliun sudah dianggarkan untuk CBP, namun penggunaan dana cadangan untuk stabilisasi harga masih harus dilaporkan rencana penggunaannya untuk mendapatkan persetujuan Presiden Joko Widodo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau menggunakan yang Rp 1,5 triliun sudah bisa langsung, karena memang sudah dicadangkan untuk CBP. Sementara yang Rp 2 triliun nanti akan dilaporkan ke presiden. Tapi diimplementasi regulasinya itu diputuskan di Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,” katanya.
Askolani menjelaskan semua pencairan anggaran tersebut akan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mempertimbangkan opsi sekaligus membuka peluang impor beras apabila dampak kekeringan yang diakibatkan fenomena alam el Nino menyebabkan sebagian besar daerah di Indonesia dilanda kekeringan.
"Kalau kuat dampak-nya pasti makin banyak sawah kering, nah sekarang sedang dipertimbangkan apa solusi-nya. Hal ini juga bukan soal impor atau tidak impor, tapi tergantung bagaimana dampaknya," kata JK yang mengaku telah menugaskan para menteri terkait untuk mengkaji lebih jauh dampak el Nino di sejumlah daerah.
(gen)