E-Catalog Sepi Peminat, Ketua LKPP Minta Tips JK

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo meminta arahan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) dalam penataan komponen audit, komponen aturan, komponen anggaran, dan komponen organisasi penyelenggaraan e-catalog.

Menurut Agus, masukan dari JK bisa membantu meningkatkan minat instansi pemerintah maupun perusahaan swasta penyedia barang dan jasa untuk bertransaksi melalui e-catalog LKPP.

"Sekarang ada situasi dan kondisi pejabat takut mengeksekusi pengadaan di lapangan, takut disalahkan, takut karena terburu-buru waktunya. Ini yang akan ditindaklanjuti oleh Presiden dan Wakil Presiden," kata Agus di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (6/8).

E-catalog menurut Agus seharusnya bisa membantu meningkatkan belanja barang pemerintah. Sampai saat ini, Agus mengatakan bahwa e-catalog ini telah menyediakan 40 ribu barang yang siap dipakai instansi pemerintah.

Sayangnya, saat ini baru Kementerian Perhubungan yang dipimpin Ignasius Jonan yang telah melakukan belanja barang dan jasa melalui e-catalog LKPP.

Pilihan Redaksi BPK Temukan Empat Masalah di Laporan Keuangan Pemerintah 2014 Penyerapan Anggaran Rendah, Jokowi Panggil Menteri Andrinof Sistem Elektronik Pengadaan Barang Pemerintah Sepi Peminat

"Pak Jonan beli bus 1.000 unit dari e-catalog, dan tak pakai tender. Dia punya pagu anggaran kemudian dibeli, selisihnya 20 persen penghematan. Itu bukti efisiensi, jadi seperti e-commerce ya," kata Agus.

Mantan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber daya Manusia LKPP tersebut berharap setelah bertemu JK yang notabene seorang pengusaha nasional maka daya tarik e-catalog sebagai sarana utama penyediaan barang dan hasa pemerintah akan meningkat.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, sampai Agustus 2015 sistem elektronik pengadaan barang kementerian/lembaga pemerintah (e-catalog) baru mencatatkan transaksi sebesar Rp 15 Triliun. Angka tersebut terbilang rendah karena sudah mencakup transaksi pembelian yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (gen)