Pemerintah Janjikan Perbaikan Iklim Investasi Pertambangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim akan tetap menerapkan program hilirasi walau di dalam pelaksanaannya terdapat tumpang tindih dan inkonsistensi penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) hingga beleid turunannya yaitu Peraturan Presiden (PP) Nomor 77 Tahun 2014.

Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) mengatakan untuk memperbaiki sengkarut masalah di dalam pelaksanaan hilirisasi, instansinya tengah menyusun kerangka aturan baru yang bakal dipakai untuk merevisi UU Minerba.

"Oleh karena itu (draf) revisi tersebut akan kita lihat. Karena yang terganggu itu adalah UU nya, yang akan direvisi,” kata Bambang saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Kamis (13/8).

Ia mengungkapkan rencana untuk mengubah UU Minerba dan aturan turunannya tak lepas dari niat pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi pertambangan di dalam negeri.

Sayangnya, meski telah berulangkali menyatakan bakal mengubah rezim pertambangan nasional ia masih juga enggan menyebutkan ketentuan apa saja yang akan direvisi dari UU Minerba.

Pilihan Redaksi Kinerja Sektor Tambang Minus 5,87 Persen di Semester I Masyarakat Papua Desak Transparansi PT Freeport Indonesia Jokowi-JK Diminta Tertibkan Militer di Sekitar Area Freeport

Bambang hanya menyatakan bahwa dalam PP Nomor 77 Tahun 2014, permasalahan utama yang dikeluhkan perusahaan tambang adalah kepastian hukum untuk mendapatkan perpanjangan kontrak. Kepastian perpanjangan kontrak tersebut baru bisa dilakukan dua tahun sebelum habisnya masa berlaku kontrak.

“Di satu sisi negara ingin melakukan sendiri agar untung dan tidak ada perpanjangan, tapi di sisi lain pemerintah perlu menjaga investasi. Jadi kami memberikan kewajaran untuk memperpanjang dan bisa memperoleh investasi," ujarnya.

Berangkat dari hal tersebut, ia pun kembali menampik bahwa rencana mengubah UU Minerba dilakukan untuk mengakomodir PT Freeport Indonesia yang belakangan sudah mulai melakukan pembicaraan untuk memperpanjang kontraknya di Papua yang baru akan habis pada 2021 mendatang.

“Indonesia tengah menghadapi suatu situasi dimana investasi tidak berjalan dengan baik. Bukan untuk perusahaan tertentu," jelasnya. (gen)