Apindo Nilai Kebijakan Jokowi di Semester I Kontraproduktif

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai selama paruh pertama 2015 pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla banyak mengeluarkan kebijakan yang terkesan menekan sektor usaha. Untuk itu, Apindo minta dilibatkan dalam pengambilan kebijakan ekonomi sehingga tidak menjadi kontraproduktif di tengah perlambatan ekonomi saat ini.

"Dunia usaha selalu 100 persen di belakang pemerintah, tapi jangan sampai kebijakan yang dibuat pemerintah kontraproduktif dengan dunia usaha. Sepanjang semester I yang lalu, banyak sekali kebijakan yang seperti itu, padahal dunia usaha memiliki posisi di lini depan perekonomian nasional," ujar Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani melalui sambungan telepon, Kamis (13/8).

Pilihan Redaksi Pengusaha Sebut RPP Air Minum Melanggar Aturan Investasi Kadin Sepakat Iuran Pensiun 8 Persen Asal Naik Bertahap Penerapan Tarif Final PPh 23 Dinilai Analis Tidak Berkeadilan

Menurut Hariyadi, kebijakan yang tidak tepat ini semakin memperparah kondisi dunia usaha setelah dihantam oleh pelemahan ekonomi nasional. Menurutnya, kebijakan bagi dunia usaha itu bersifat jangka panjang, sehingga penyusunannya jangan dilakukan secara sembarangan.

"Dunia usaha itu ada untuk selamanya, sedangkan pemerintah kan bisa berganti-ganti. Kalau pemerintah tidak peka terhadap keadaan jangka panjang ya bagaimana? Padahal segala kegiatan kita sangat bergantung pada kebijakan pemerintah," jelasnya.

Kendati demikian, ia menganggap bahwa apa yang terjadi di semester I lalu sebagai pelajaran berharga baik bagi pemerintah maupun dunia usaha. Ia berharap adanya koordinasi lebih harmonis antara kedua belah pihak pada semester II mendatang.

"Kami anggap semester I lalu adalah penyesuaian ekonomi di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Semester II mendatang, kami tidak bisa menolerir lagi kebijakan-kebijakan yang memberatkan dunia usaha," tutur Hariyadi.

Menurut catatan CNN Indonesia, ada beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan pengusaha dan ditentang Apindo pada semester I lalu.

Salah satunya adalah kebijakan penghapusan UU Nomor 7 tahun 2004 mengenai Sumber Daya Air (SDA), yang menyebabkan penggunaan air bagi industri menjadi prioritas terbawah dalam penggunaan SDA secara keseluruhan. Selain itu, kebijakan tersebut juga disinyalir menghambat investasi yang masuk ke Indonesia, seperti PT Coca Cola Amatil Indonesia yang terpaksa harus menunda perluasan investasi sebesar US$ 500 juta dari rencana awal tahun ini.

Di samping itu, angka penetapan iuran pensiun yang ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan juga sempat ditentang Apindo karena dianggap memberatkan dunia usaha. Pada saat itu, Apindo menolak untuk membayar iuran sebesar 8 persen karena akan terjadi pemutusan tenaga kerja secara masif jika dunia usaha mengikuti keinginan BPJS tersebut. (ags)