Ekonomi Keuangan

Kemenkeu: Dapat THR Tahun Depan, PNS Gajian 14 Kali

CNN Indonesia
Senin, 17 Agu 2015 11:08 WIB
Kemenkeu: Dapat THR Tahun Depan, PNS Gajian 14 Kali
Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro (kanan) didampingi Dirjen Anggaran Askolani menyampaikan penjelasan mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2016 kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/5). (Antara Foto/Subur)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mulai tahun depan akan memberikan gaji ke-14 bagi pegawai negeri sipil (PNS) sebagai kompensasi atas tidak dinaikkannya gaji abdi negara. Gaji ke-14 tersebut merupakan tunjangan hari raya (THR) dengan besaran satu kali gaji pokok.

Untuk itu, pemerintah sudah menganggarkan dana sebesar Rp 6 triliun dalam Rancangan Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Pilihan Redaksi
"Anggaran tahun depan sekitar Rp 6 triliunan ya, itu untuk pegawai pemerintah pusat ya. Kalau pemerintah daerah masuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masing-masing," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani saat ditemui di Jakarta, Senin (17/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Askolani mengatakan dengan diberikannya THR tersebut, penghasilan bersih atau "take home pay" PNS dalam satu tahun akan jauh lebih meningkat dibandingkan dengan yang diterima pada tahun ini.

Menurut Askolani, kebijakan meniadakan kenaikan gaji dan menggantinya dengan THR akan berdampak positif secara jangka panjang terhadap penghasilan yang diterima PNS. Apabila masih mengandalkan kenaikan gaji, PNS akan tetap mendapat potongan dari biaya Tunjangan Hari Tua (THT) yang dikelola PT Taspen.

Berkaca dari pengalaman, ujar Askolani, dengan kenaikan gaji pokok, kerap terjadi kekurangan dana iuran kepada PT Taspen. Akibatnya, pemerintah yang menanggung kekurangan dana itu.

Oleh karena itu, ujar Askolani, dengan ditiadakannya kenaikan gaji pokok ini juga akan membantu mengurangi beban risiko fiskal pemerintah.

"Cost jangka menengahnya jadi lebih ringan dibandingkan dengan memberikan gaji pokok," kata Askolani

Dalam RAPBN 2016, pemerintah mengusulkan belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.339 triliun, yang terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp780,4 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp558 triliun.