Serapan Anggaran Rendah, Menteri Yuddy Jadi Sasaran

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat birokrasi dan kebijakan publik menilai rendahnya penyerapan anggaran kementerian pada semester pertama ini disebabkan oleh perubahan nomenklatur di beberapa kementerian yang tak kunjung selesai hingga saat ini. Di belakang keterlambatan itu, nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) mencuat sebagai salah satu pejabat pemerintah yang dianggap bertanggungjawab.

Pengamat Medrial Alamsyah menilai Yuddy Chrisnandi terlalu banyak melakukan aksi yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Menpan-RB, yakni untuk membereskan birokrasi. Akibat kinerja yang tidak baik, serapan anggaran di level kementerian pun menjadi lemah. (Lihat Juga: Serapan Anggaran Rendah, Perpres Bakal Keluar Bulan Ini?)

Pilihan Redaksi Serapan APBD Tak Maksimal Karena Ahok Banyak Batalkan Proyek Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Menkeu Salahkan Daerah Serapan Anggaran Rendah, Perpres Bakal Keluar Bulan Ini? Desakan Rombak Kabinet Kerja Menguat

"Kalau soal penyerapan anggaran rutin terjadi sangat rendah. Namun, saya lihat ada perubahan struktural di beberapa kementerian. Target nomenklatur 3 bulan tak kunjung selesai sampai saat ini," kata pengamat dari Study for Indonesia Indepth (SIGI). (Lihat Juga: Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Menkeu Salahkan Daerah)

Medrial mengatakan keterlambatan nomenklatur kementerian menjadi tanggungjawab Menpan-RB. Dia melihat pada awal kerjanya, Yuddy dinilai tidak fokus membuat kebijakan.

"Terus terang ini banyak masalah. Dia buat kebijakan konyol yang diubah lagi. Dia tidak konsentrasi di kebutuhan pokok untuk mempercepat pergantian ini," ujar Medrial. (Lihat Juga: Diminta Jokowi Buat Laporan, Menteri Yuddy Tak Was-was)

Beberapa kebijakan yang dinilai tidak penting yang dilakukan oleh Yuddy antara lain seperti melarang PNS rapat di hotel dan mengizinkan penggunaan mobil dinas untuk mudik. Namun, kemudian kebijakan itu ia tarik kembali.

Sependapat dengan Medrial, politikus PDI-P Andreas Pareira juga menilai kinerja Menteri Yuddy mengecewakan karena tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

"Masalah birokrasi sudah banyak. Ditambah lambannya Menpan-RB yang seharusnya punya tugas untuk reformasi dan restrukturisasi malah nambah persoalan yang berimplikasi pada penyerapan anggaran. Yang kita bicara tugas dan tanggung jawab untuk hidup banyak orang," kata Andreas.

Pareira mengatakan beberapa kementerian, misalnya, baru melantik pejabat-pejabatnya melebihi batas waktu tiga bulan. Dia mencontohkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim), dan lainnya.

Hal inilah, katanya, yang menyebabkan terhambatnya kinerja kementerian akibat adanya persoalan birokrasi tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan tidak ada kaitannya antara rendahnya penyerapan anggaran dan persoalan kelembagaan. Menurut Yuddy, pergantian di lingkungan kementerian seharusnya tidak memengaruhi proses pelaksanaan program pemerintah.

Dia mengatakan penyebab rendahnya penyerapan anggaran disebabkan pada kemalasan pejabat.

"Ini bukan masalah administrasi. Ini masalah psikologis. Banyak pejabat yang malas untuk segera melakukan penyerapan anggaran," katanya.


(utd)