Abaikan Kritik Anak Buah, Jokowi Lanjutkan Program 35 Ribu MW

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak akan merevisi target pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu megawatt (MW) yang telah dicanangkan pemerintah. Penegasan ini sekaligus menjawab kritik dari anak buahnya yang baru dilantik menjadi Menteri Koordinator bidang Maritim, Rizal Ramli.

"Tidak..tidak. Angka (kapasitas listrik) 35 ribu MW itu memang kebutuhan. Oleh sebab itu kalau ada masalah di lapangan, tugasnya menteri, menko untuk mencarikan solusi, mencari jalan keluar, setiap masalah yang dihadapi oleh investasi investor," ujar Jokowi usai menghadiri pembukaan The 4th Indonesia EBTKE Conex 2015 di Jakarta, Rabu (19/8).

Pilihan Redaksi Jusuf Kalla Akan Panggil Rizal Ramli Komit Soal Listrik, Jokowi akan Bentuk BUMN Khusus Panas Bumi Jokowi Jawab Kritik Rizal Ramli: Tugas Menko Cari Solusi

Berangkat dari hal tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun mendesak sejumlah menterinya untuk menyelesaikan berbagai masalah pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu MW itu. Permasalahan yang dimaksud Jokowi antara lain soal pembebasan lahan, kesepakatan jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) hingga pembiayaan akhir (financial closing).

"Yang bisa dibantu ya bantu. Yang bisa dicarikan solusi ya carikan. Tugasnya menteri di situ," ucap tegas.

Pada kesempatan yang berbeda,  Sudirman Said, Menteri ESDM menambahkan dirinya akan berkomitmen untuk merealisasikan program 35 ribu MW yang sudah dicanangkan pemerintah. Oleh karena itu, ia pun akan konsisten dengan upaya penyelesaian program  tersebut.

"Kalau kita perlu menekankan, 35.000 MW atau mati lampu. Dari pada kegelapan, lebih baik kita membangun 35.000 MW," tuturnya.

Penyataan tersebut meluncur dari mulut Presiden Joko Widodo dan Menteri ESDM Sudirman Said setelah dicecar pertanyaan media soal keraguan Rizal Ramli terhadap pelaksanaan program pembangkit listrik 35 ribu MW.

Sebelumnya, beberapa jam setelah dilantik Rizal Ramli menyatakan akan merevisi target pembangkit listrik yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Rencana tersebut dicetuskannya karena menganggap program pembangkit listrik 35 ribu MW tidak realistis.