Thomas Lembong: Kisruh Pasar Daging, Lazim di Era Reformasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong menilai melonjaknya harga daging menyusul kelangkaan pasokan merupakan ulah sejumlah oknum nakal yang berkolusi untuk mengeruk keuntungan. Kisruh harga daging yang diwarnai aksi mogok pedagang dianggap Thomas sebagai sesuatu yang lazim di era reformasi.

"Itulah reformasi, tidak mungkin tanpa kesakitan," ujar Thomas usai mengikuti rapat terbatas di Istana Presiden, Kamis (20/8).

Menyikapi dinamika harga dan pasokan pangan, Presiden Joko Widodo pada hari ini memanggil Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kapolri Bardodin Haiti dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Pilihan Redaksi Awal September, KPPU Adili 24 Pengusaha Daging Terduga Kartel Ini Alasan Menteri Pertanian Izinkan Impor Sapi Polisi Terus Buru Keterangan Saksi Kasus Penimbun Sapi

Dalam rapat terbatas tersebut, Thomas mengatakan presiden meminta seluruh pihak meningkatkan koordinasi dan kompak dalam mengatasi kelangkaan dan mengendalikan keadaan. Pasalnya, dinamika yang terjadi di pasar berkaitan derat dengan gejolak inflasi.

"Jadi tentunya bila ada oknum-oknum itu akan ditindak tegas," tuturnya.

Thomas optimistis dalam tiga bulan ke depan harga daging akan kembali normal seiring dengan membaiknya pasokan. Impor, menurutnya, merupakan opsi paling akhir yang diambil demi meredam inflasi tanpa mengabaikan kesejahteraan peternak lokal.

"Kami tidak akan ragu-ragu untuk pakai itu (impor) bila perlu. Jadi kami sudah siap dengan amunisi yang besar. Di sisi lain kami juga mau mendukung dan melindungi peternak dan petani," jelasnya.

Apabila harga daging sudah turun ke level normal, Mendag mengatakan impor sapi akan dihentikan. Intinya, jelas Thomas, impor merupakan kebijakan yang harus disiapkan sejak awal dan tidak bisa instan dilakukan untuk jangka waktu yang panjang.

Karenanya, Thomas Lembong mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan agar izin impor hany adiberikan kepada perusahaan-perusahaan yang punya rekam jejak baik.

"Setiap kali mengeluarkan izin harus dipastikan duberikan hanya kepada pelaku usaha yang baik. Kami memprioritaskan pada pelaku yang baik," tuturnya. (ags/gen)