"Ya logika bisnis saja, anda mau bikin proyek Rp 7 triliun, tapi anda hanya pegang Rp 1,5 triliun, kira-kira layak dikerjakan tidak?," ujar Ahok saat ditemui usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (20/8).
Belajar dari pengalaman mangkraknya Monorail Jakarta beberapa waktu lalu, Ahok menegaskan perlu ada jaminan yang kuat dari BUMN konstruksi tersebut, sebelum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan izin trase atau jalur proyek LRT yang akan dibangun Adhi Karya. Jaminan tersebut, katanya, berupa hak pengambilalihan lahan jika proyek tersebut mangkrak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apabila proyek LRT ingin dilanjutkan, lanjutnya, maka pendanaan infrastruktur proyek LRT harus dibiayai oleh APBD dan APBN. Karenanya, Adhi Karya tidak perlu berperan sebagai kontraktor tunggal karena akan sangat sulit untuk bisa mengerjakannya sendirian.
Gubernur DKI mengestimasi beban prasarana proyek LRT itu bisa sekitar 70-80 persen. Proyek serupa dinilainya menguntungkan di sejumlah negara, seperti di Hong Kong, karena kontraktor proyeknya menguasai properti di sepanjang rel LRT.
"Di Hong Kong bisa untung karena ada properti. Pertanyaan saya, Adhi Karya kuasai properti sepanjang jalan itu tidak? Kan tidak ," tegasnya.
Akibat permasalahan ini, Ahok memastikan peletakan batu pertama proyek LRT akan molor karena kemungkinan baru bisa dilakukan pada Januari 2016.
"Kalau kami, karena tidak bisa tunjuk langsung dan karena sudah terlambat begini, bisa-bisa paling ya Januari," ujarnya.