Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melebur sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) menjadi beberapa perusahaan induk (holding) di sektor perbankan, pangan, properti dan transportasi.
Catur Laswanto, Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI Jakarta menjelaskan rencana ini merupakan inisiasi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang menginginkan agar semua BUMD bisa lebih bersinergi. Untuk itu, Catur meminta seluruh BUMD bersiap-siap karena karena proses peleburan akan akan dilakukan secepatnya.
"Selama itu sudah menjadi keputusan Gubernur, ya dilaksanakan. Suka atau tidak suka harus dilaksanakan, bahkan bukan suka atau tidak suka, tetapi harus suka," ujar Catur saat ditemui di Balai Kota, Selasa (25/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Catur, penggabungan lini usaha diperlukan guna memperkuat struktur BUMD menjadi perusahaan yang profesional. Dia mencontohkan Bank DKI, yang dinilai laik dijadikan perusahaan induk BUMD yang bergerak di sektor perbankan.
"Misalnya Bank DKI menjadi Banknya semua BUMD. Karena banknya juga maju, perusahaan-perusahaan ini juga memberikan kontribusi bagi perkembangannya. Tapi Pak Gubernur menyatakan untuk mencapai itu Bank DKI harus siap dikelola menjadi bank yang professional," ujar Catur.
Selain di sektor perbankan, Catur mengatakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok juga fokus ke sejumlah BUMD yang bergerak di sektor properti , pangan, dan properti. Ahok menyebut PT Jakpro akan dijadikan BUMD holding properti.
"Pak Gubernur sudah memberikan pengarahan misalnya ada JakPro yang akan jadi holding properti, bersama Sarana Jaya, Tourisindo, dan lainnya. Kemudian ada pangan, itu PD Pasar Jaya, Food Station, Dharma Jaya," kata Catur.
Adapun BUMN holding transportasi, Catur menyatakan sejumlah BUMD yang berpotensi dilebur antara lain PT TransJakarta, PT MRT Jakarta. Berikutnya adalah, lanjut Catur, PT PAM dan PT PAL juga berpeluang untuk dimerger.
Namun, Catur Laswanto menjelaskan masih ada beberapa kendala untuk bisa melebur BUMD-BUMD yang disebutkannya. Terutama soal hitung-hitungan beban pajak dari penggabungan aset sejumlah BUMD nantinya.
"Salah satunya karena pajak, ada yang bilang ini adalah perpindahan aset, ada yang mengatakan pembelian aset, bayarnya bisa triliunan," kata Catur.
Ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut, Ahok mengatakan proses penggabungan belum bisa dimulai karena masih menunggu manajemen BUMD-BUMD yang akan dilebur menyerahkan laporan kinerja perusahaan.
(ags)