"Kami ingin kompetisi yang fair dan transparan serta terbuka agar Indonesia bisa memiliki manfaat semaksimal mungkin dari segi penggunaan teknologi yang terbaik," ujar Rizal ketika menerima delegasi Pemerintah Jepang di kantornya, Rabu (26/8).
Untuk itu, mantan Menteri Keuangan itu menegaskan tak akan memperdulikan oknum-oknum yang bermain dibalik persaingan proyek kereta cepat ini. Intinya, tegas Rizal, tender kereta cepat digelar secara adil dan transparan demi memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam penetapan pemenang tender, Rizal menuturkan ada beberapa kriteria yang jadi pertimbangan pemerintah, yakni tingkat kenyamanan, tingkat kandungan lokal, skema pembiayaan, serta skema kerjasamanya.
"Kami menyambut baik atas keputusan pemerintah untuk menentukan pelaksana proyek menggunakan sistem keadilan, transparansi dan keterbukaan. Yang kami lakukan disini, murni karena ingin memperdalam hubungan antara kedua negara," jelas Izumi.
Sebagai informasi, pemenang proyek kereta cepat antara Jakarta - Bandung dengan panjang 200 kilometer rencananya akan diumumkan pada akhir bulan ini. Dikabarkan, proposal proyek yang diajukan investor Jepang maupun China, masing-masing akan melalui rute dan waktu tempuh yang sama, yaitu 36 menit.
Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) telah menggelontorkan modal sebesar US$ 3,5 juta sejak 2014 untuk mendanai studi kelayakan.
Nilai investasi kereta cepat berdasarkan hitungan Jepang mencapai US$ 6,2 miliar, di mana 75 persennya dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1 persen per tahun.
Tiba-tiba saja China muncul dan melakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama, setelah Menteri BUMN Rini Soemarno menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China, Xu Shaoshi pada Maret lalu.
China punya menawarkan nilai investasi yang lebih murah, yakni sebesar US$ 5,5 miliar dengan skema investasi 40 persen kepemilikan China dan 60 persen kepemilikan lokal, yang berasal dari konsorsium delapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dari estimasi investasi tersebut, sekitar 25 persen akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2 persen per tahun. Selain itu, China menjamin pembangunan ini tak menguras dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. (ags/ags)