IMF Mengaku Tak Selalu Atasi Krisis dengan Utang

Jakarta, CNN Indonesia -- International Monetary Fund (IMF) menyatakan tidak selalu menawarkan pinjaman sebagai penawar racun bagi negara-negara yang tengah mengalami krisis ekonomi. Bantuan pinjaman tersebut baru akan diberikan IMF jika negara yang mengalami krisis benar-benar membutuhkannya.

"Memang selama ini IMF diasosiasikan sebagai tukang pemberi pinjaman, namun kami tegaskan bahwa kami baru akan memberi fasilitas itu jika negara-negara itu benar-benar membutuhkannya. Kalau kondisi ekonomi sebuah negara baik-baik saja ya kita tidak involve," jelas Managing Director IMF Christine Lagarde di Jakarta, Selasa (1/9).

Lebih lanjut, Lagarde mengatakan bahwa terdapat dua jenis kegiatan yang dilakukan oleh IMF dalam mengidentifikasi kondisi perekonomian sebuah negara sebelum beranjak ke bantuan pinjaman. Kedua jenis kegiatan tersebut, tambahnya adalah pengawasan (surveillance) dan bantuan teknis (technical assistance).

Pilihan Redaksi Ekonomi RI Bisa Bangkit jika Temukan Sumber Pertumbuhan Baru IMF Minta RI Jadikan Tenaga Kerja Pendorong Utama Ekonomi Bos IMF Masih Rahasiakan Topik Pembicaraannya dengan Jokowi Bos IMF Acungi Jempol Konsep Bisnis Go-Jek

Pada pendekatan surveillance, IMF akan mengajak pembuat kebijakan setiap negara untuk berdiskusi terkait kondisi perekonomiannya. Tak hanya para pembuat kebijakan, dalam kegiatan tahunan ini IMF juga meminta pandangan masyarakat.

"Biasanya kami datang ke 188 negara anggota, berbicara mengenai kondisi perekonomian terkini dan membantu memberikan masukan atas kebijakan yang setidaknya bisa membantu masalah ekonomi yang terjadi di negara itu," jelasnya.

Sedangkan technical assistance adalah bantuan IMF untuk membantu sebuah negara di paparan teknis. Ia mencontohkan, IMF telah melakukan technical assistance dari sisi perpajakan dan juga jasa keuangan di Indonesia.

Ekonomi Stabil

Di luar kedua kegiatan itu, IMF baru akan memberikan bantuan pinjaman jika dirasa ada ketidakstabilan indikator makroekonomi dan juga adanya ketidakberesan baik di sisi fiskal maupun moneter. Khusus untuk Indonesia, ia mengatakan indikator makroekonomi masih stabil dan menunjukkan perbaikan di sisi fiskal.

"Indonesia punya kebijakan fiskal yang aman, defisit neraca berjalan yang baik, dan juga public finance yang semakin membaik. Disiplin fiskal dan juga pertumbuhan ekonomi selalu berjalan beriringan, maka dari itu Indonesia juga perlu melakukan itu jika pertumbuhannya ekonominya ingin stabil," tutur Lagarde. (gen)