Rangsang Industri, Menko Darmin Godok Puluhan Paket Kebijakan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan merevisi berbagai peraturan yang dinilai menghambat perkembangan industri di Tanah Air. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari paket kebijakan untuk memulihkan perekonomian nasional.

“Kenapa industri? Karena pertaruhan kita ke depan adalah industri. Kalau industri kita tidak bisa berkembang dan bersaing maka kita tidak punya basis untuk berkembang dengan baik,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (1/9).

Darmin mengungkapkan selain di bidang industri, pemerintah juga akan mengeluarkan kebijakan di bidang perdagangan terkait dengan impor daging serta di bidang keuangan.

“Satu lagi kelompok keuangan itu ada banyak, ada enam sampai delapan macam bukan hanya satu, dua macam,” ujar Darmin.

Darmin mengaku belum bisa memaparkan detil paket kebijakan yang akan dieksekusi oleh pemerintah. Namun, pemerintah berupaya untuk mengumumkan sebagian dari paket kebijakan itu Minggu ini.

“Ada (kebijakan) yang sudah siap (diumumkan), ada yang sedang dalam proses dan mungkin seminggu lagi selesai, ada yang dua Minggu lagi selesai, ada yang tiga Minggu lagi selesai,” kata mantan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan para menteri ekonomi mengeluarkan paket kebijakan ekonomi berskala besar guna menarik masuk valuta asing yang kabur dan memperlancar kegiatan ekonomi.

Ditemui di tempat yang sama, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengaku masih mendaftar kebijakan mana saja yang menghambat pertumbuhan industri.

"Aturan mana-mana saja yang ada menghambat itu yang mau direvisi. Targetnya secepatnya kalau bisa dalam satu, dua Minggu ini daftarnya selesai," katanya.

Fokus Tenaga Kerja

Sebelumnya Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde menyarankan pemerintah Indonesia mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimilikinya untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Alasannya, 70 persen porsi demografis Indonesia pada 2030 akan ditempati oleh penduduk usia produktif.

Pilihan Redaksi Respons JP Morgan, Segera Terbit Paket Kebijakan Besar Jokowi Pemerintah Libatkan Pelaku Usaha untuk Godok Paket Kebijakan IMF Mengaku Tak Selalu Atasi Krisis dengan Utang

"Bayangkan pada tahun itu, 180 juta penduduk usia muda akan mendominasi Indonesia, itu adalah aset. Dengan populasi yang besar itu, Anda bisa menciptakan kelas masyarakat baru sebagai pangsa pasar yang potensial. Sudah bukan saatnya perekonomian Indonesia berdasarkan komoditas lagi," kata Lagarde di Jakarta, Selasa (1/9).

Ia mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara beruntung yang bisa memiliki banyak populasi usia produktif di saat negara lain mengalami penurunan pertumbuhan penduduk. Dengan adanya hal ini, penduduk usia produktif Indonesia akan menguasai setengah dari jumlah golongan usia tersebut di Asia Tenggara.

"Akan ada 1,5 miliar konsumen global yang akan memasuki golongan kelas menengah. Terserah Anda mau memanfaatkan peluang itu atau tidak. Hal tersebut akan menciptakan pasar baru, dan sekarang saatnya Indonesia memanfaatkan hal tersebut dengan perindustrian dan jasa-jasa yang memanfaatkan human capital," jelasnya.

Untuk menciptakan generasi produktif yang berkualitas, hal pertama yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah mengurangi angka pengangguran usia muda. Lagarde mengatakan, bakat-bakat masyarakat muda akan tergali jika lapangan pekerjaan bagi generasi muda tersedia. (gen)