Di Depan Bos IMF, Gubernur BI Banggakan Ekonomi Negeri

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo menegaskan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan perekonomian global. Hal itu disampaikan Agus di depan Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde dalam acara Konferensi Internasional hasil kerjasama BI - IMF bertajuk ‘Future of Asia's Finance: Financing for Development 2015.

“Menghadapi situasi yang ada, Bank Indonesia telah secara konsisten mengimplentasikan kebijakan pengetatan moneter sejak pertengahan 2013. Beberapa hasil positif bisa terlihat. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia lambat, menyusul menurunnya kondisi keuangan global, tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif tinggi yaitu sebesar 4,7 di kuartal kedua 2015, ” tutur Agus dalam konferensi yang digelar di Kantor BI, Jakarta, Rabu (2/8).

Lebih lanjut, mantan Menteri Keuangan ini juga memaparkan adanya perbaikan fundamental perekonomian di Tanah Air yang ditandai dengan mengecilnya defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/ CAD), surplus neraca perdagangan, serta inflasi yang terkendali sepanjang 2015.

Pilihan Redaksi IMF Minta RI Jadikan Tenaga Kerja Pendorong Utama Ekonomi IMF Mengaku Tak Selalu Atasi Krisis dengan Utang Sowan ke Jokowi, Bos IMF Hendak Pinjam Bali Jokowi Tegaskan Bos IMF Tak Sodorkan Utang Baru

Selain itu, Agus juga menyebutkan di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menguntungkan, sangat penting bagi pemerintah di negara berkembang untuk memperkuat permintaan domestik sehingga mampu menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Agus kembali menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam membangun infrastruktur dan konektivitas antar daerah dalam lima tahun ke depan.

“Dalam lima tahun ke depan, pemerintah akan membangun jalur rel sepanjang 5 ribu kilometer (km), jalan tol sepanjang 2.600 km, 49 waduk, 24 pelabuhan laut dan pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu Megawatt (MW),” kata Agus.

Kendati demikian, ia tidak memungkiri, dibutuhkan dana yang besar untuk membiayai infrastruktur. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengupayakan berbagai langkah untuk membiayai infrastruktur mulai dari pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga kerjasama dengan pihak swasta dalam skema public private partnership (PPP).

“Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan reformasi subsidi BBM. Pemerintah mengurangi subsidi BBM di tahun 2014 yang menciptakan ruang fiskal sekitar US$ 19 miliar untuk investasi di bidang infrastruktur," ujarnya. (gen)