Pemerintah Diminta Rilis Paket Kebijakan yang Tidak Mandul

Jakarta, CNN Indonesia -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) berharap paket kebijakan ekonomi yang tengah disusun oleh pemerintah bisa selesai cepat dan juga tepat sasaran. Pemerintah dituntut harus bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan memperkuat industri sektor riil yang tengah lesu dengan menerbitkan aturan tersebut.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan bahwa kedua hal itu bisa membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia di saat kondisi eksternal yang tidak menentu. Jika paket kebijakan pemerintah dapat memperbaiki dua hal tersebut, menurut Enny juga akan muncul sentimen yang positif dari pasar modal.

"Paket stimulus harus segera diluncurkan, tapi dalam koridor cepat dan tepat. Maka dari itu, kebijakan itu harus bersifat konkrit dan juga bersifat psikologis. Kalau tidak begitu, potensi krisis sudah di depan mata," jelas Enny di Jakarta, Rabu (2/9).

Enny menambahkan, salah satu cara untuk meningkatkan daya beli masyarakat adalah dengan kembali mengaktifkan kembali program-program cash transfer bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang memiliki status golongan menengah ke bawah.

Ia mengatakan, saat ini memang sudah ada bantuan cash transfer melalui program kartu sakti, tapi hal tersebut dianggap tak mampu meningkatkan konsumsi masyarakat selama kebijakan itu tak tepat sasaran.

"Selama masih salah sasaran, maka kebijakan cash transfer jadi sia-sia. Maka dari itu, pembuatan kebijakan itu juga harus disertai dengan pembaruan data kependudukan yang tepat. Karena kalau kebijakan ini diberikan ke golongan masyarakat yang salah, akan menjadi disinsentif bagi masyarakat produktif untuk bekerja," jelasnya.

Bantuan berupa cash transfer, tambahnya, juga sangat diperlukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang harganya mengalami inflasi, khususnya inflasi makanan. Karena inflasi makanan (volatile food) bisa menggambarkan daya beli masyarakat yang sesungguhnya.

Sebagai informasi, inflasi volatile food pada Agustus 2015 tercatat sebesar 0,91 persen month to month atau 9,26 persen year on year. Jika angka ini terus mengalami kenaikan, Enny mengatakan bahwa ruang pendapatan masyarakat hanya akan habis untuk membeli kebutuhan sehari-hari saja.

Pilihan Redaksi Pemerintah Libatkan Pelaku Usaha untuk Godok Paket Kebijakan Rangsang Industri, Menko Darmin Godok Puluhan Paket Kebijakan Jokowi Tegaskan Bos IMF Tak Sodorkan Utang Baru Jokowi Titahkan Pencabutan Aturan Penyumbat Investasi

"Jadi selama stabilisasi harga belum bisa maksimal, income masyarakat harus ditambah agar punya space tambahan untuk konsumsi. Kalau konsumsi membaik, maka akan berpengaruh terhadap permintaan dari produksi sektor riil," tambah Enny.

Redam PHK

Jika permintaan sektor riil terjaga, ia mengatakan dampaknya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa ditekan. Namun, penekanan ini tidak akan maksimal jika pemerintah tidak memberikan insentif langsung kepada dunia usaha.

"Salah satu contoh insentifnya adalah penurunan pajak penghasilan (PPh) badan agar biaya produksi lebih efisien. Kalau ada pengurangan tersebut, ada efek psikologis bagi produsen untuk produksi lebih. Memang tax holiday dan tax allowance juga membantu, tapi kan itu hanya untuk perusahaan besar. Insentif bagi usaha kecil menengah tidak ada," katanya.

Kendati menyarankan pemberian bantuan tunai dan fasilitas fiskal yang cenderung mengurangi penerimaan negara, namun Enny yakin bahwa kebijakan ini memiliki efek domino yang positif.

"Memang selama ini pemerintah selalu dikritik memberikan uang yang terkesan tidak produktif, tapi terkadang masyarakat juga perlu diberi umpan yang nantinya memiliki efek berkelanjutan," katanya. (gen)