Pilihan Kereta Cepat Murah atau Berteknologi di Tangan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution telah membuat rekomendasi untuk disodorkan kepada Presiden Joko Widodo( Jokowi) terkait hasil evaluasi proyek kereta cepat (high speed train) yang dilakukan oleh konsultan independen Boston Consulting Group (BCG). Kini, pilihan untuk menentukan perusahaan asal China atau Jepang yang akan menggarap proyek miliaran dolar tersebut ada di kepala negara.

Menurut Darmin, proposal yang disodorkan Jepang banyak menonjolkan aspek teknologi tinggi yang ditawarkan. Sementara buatan pihak China menurutnya lebih hemat dari sisi biaya. Dua aspek tersebut merupakan keunggulan dari masing-masing proposal yang diajukan kedua negara.

"Kalau China itu lebih unggul efek sosial ekonominya termasuk komitmen pinjaman yang dibebankan ke pemerintah, kalau Jepang lebih unggul pada track record teknologinya," sebut Darmin di kantornya, Rabu (2/9) malam.

Sementara dalam melakukan evaluasi, mantan Gubernur Bank Indonesia itu menyebut BCG selaku konsultan independen tidak hanya menyoroti dua aspek itu saja. Empat poin yang menjadi unsur penilaian BCG adalah pertama soal komitmen pemerintah dan risiko yang akan ditanggung pemerintah. Poin kedua yakni soal teknologi, ketiga sosial ekonomi, dan keempat terkait kematangan dalam merencanakan proyek.

"Jadi keempat itu mereka menganalisisnya dan mereka memberikan skor," ujar Darmin.

Pilihan Redaksi Soal Kereta Cepat, Menteri Jonan Tegaskan Keselamatan Nomor 1 Menteri Darmin akan Bawa Hasil Kereta Cepat ke Istana Bogor Menteri Jonan Ragukan Keamanan Kereta Cepat China dan Jepang

Lapor Jokowi

Sebagai informasi semalam Darmin menggelar rapat koordinasi pembahasan hasil final rekomendasi kereta cepat dengan sejumlah menteri terkait, yakni Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, serta Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil.

Rapat yang berlangsung selama empat jam tersebut akhirnya menghasilkan sebuah rekomendasi namun proposal siapa yang mendapat skor terbanyak berdasarkan hasil evaluasi BCG maupun pertimbangan para menteri masih dirahasiakan Darmin. Ia menyebut wajib menyampaikannya terlebih dahulu kepada Jokowi hari ini.

"Saya belum mau sampaikannya karena saya mau lapor dulu. Kami harus lapor itu ke presiden. Kalau sudah keluar dari presiden, baru saya mau jawab," ujar Darmin. (gen)