Tugu Mandiri Incar Dana Kelolaan Pensiunan Rp 1,3 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Tugu Mandiri menargetkan pertumbuhan dana kelolaan sebesar 30 persen pada tahun ini atau nominal yang dibidik mencapai Rp 1,3 triliun.

Donny J. Subakti, Presiden Direktur PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, menuturkan perusahaannya sejauh ini telah mengelola dana pensiun sebesar Rp 1 triliun, yang disetorkan 32 ribu karyawan dari 132 perusahaan. Menurutnya, mayoritas nasabah DPLK Tugu Mandiri merupakan perusahaan minyak dan gas.

Pilihan Redaksi Aturan Baru BPJS: Karyawan Dipecat Dapat Pesangon Pemerintah Didesak Segera Laksanakan Jaminan Pensiun Pekerja RI Tuntut Dana Pensiun, tapi Tolak Bayar Pajak Lebih

“Tahun ini kami targetkan dana kelolaan bisa tumbuh 30 persen atau menjadi sekitar Rp 1,3 triliun,” ujarnya di Equity Tower, Jakarta, Kamis (3/9).

Salah satu strategi perusahaan untuk mencapainya adalah dengan menggandeng PT Sucorinvest Asset Management untuk menghadirkan produk Program Pensiun untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) Adagio.

Donny menjelaskan, gagasan untuk melahirkan produk baru ini karena mempertimbangkan kewajiban setiap perusahaan atau pengusaha untuk memberikan dana pesangon kepada karyawan. Adapun salah satu penyebab dicairkannya pesangon bisa karena risiko sistemik maupun non sistemik.

“Risiko sistemik bisa karena kondisi ekonomi, sedangkan risiko non sistemik seperti perubahan strategi internal," ucapnya.

Ketika menghadapi kondisi itu, lanjut Donny, belum tentu setiap perusahaan atau pengusaha siap dengan dana yang dibutuhkan. Kebanyakan penganggung pesangon, kata Donny, saat ini baru pada tahap mencatatkan dana untuk kompensasi atau belum sampai pada tahap mencadangkan anggaran untuk pesangon.

“PPUKP Adagio dirancang untuk membantu perusahaan dalam mencadangkan pesangon karyawan dan memastikan kesejahteraan karyawan,” jelasnya.

VP Head of Institusional Sales Sucorinvest Asset Management, Kevin Rahardjo, mengatakan kerjasama perusahaanya dengan DPLK Tugu Mandiri terkait dengan investasi reksadana dalam bentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD).

“KPD adalah investasi yang bebas pajak. Portofolionya lebih ke pasar uang dengan rate yang fixed seperti deposito, atau obligasi yang tenornya pendek. Hal ini adalah pertama kalinya kami bekerjasama dengan DPLK,” jelasnya. (ags/gen)