Dirut PLN Dukung Pemangkasan Target Proyek Listrik 35 Ribu MW

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir menilai wajar jika target proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW)  dipangkas oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.

Pasalnya, lanjut Sofyan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 disebutkan pemerintah berhak menyesuaikan target proyek dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi.

“Kan kita bicara prospek ke depan. Masa depan tidak ada yang tahu. Perencanaan kan boleh (diubah),” kata Sofyan saat ditemui CNN Indonesia di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Senin (7/9).

Sofyan menjelaskan saat mega proyek pembangkit listrik 35 ribu MW dicanangkan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi adalah sekitar 7 persen. Faktanya, pada paruh pertama tahun ini ekonomi nasional hanya tumbuh 4,7 persen.

“Pertumbuhan ekonomi hari ini 4,7 persen tahun depan mungkin bisa 6 persen. Empat tahun lagi kita kan tidak tahu berapa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sofyan mengaku akan kembali mengkaji target pertumbuhan penjualan listrik yang dipatok 9,5 persen per tahun. Target tersebut dibuat saat proyek pembangkit listrik 35 ribu MW dicanangkan pemerintah.

“Ya belum tahu (revisi pertumbuhan penjualan listriknya). Kan ini lagi berjalan semua,” tutur Sofyan.

Sebelumnya,  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli memangkas target program pembangkit listrik 35 ribu MW menjadi 16 ribu MW untuk lima tahun ke depan.

Kebijakan ini diambil Rizal Ramli usai rapat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir, tanpa melibatkan Menteri ESDM Sudirman Said.  

Pilihan Redaksi Dirut PLN Bantah Tudingan Rizal Ramli Soal Mafia Listrik Rizal Ramli: Ada Mafia di Bisnis Listrik Prabayar PLN Menteri ESDM Ngotot Proyek 35 Ribu MW Jalan Terus

Selain lebih realistis, kata Rizal, revisi target mega proyek pembangkit listrik ini dilakukan untuk menghindari kerugian besar yang akan diderita PLN kelak.

Berdasarkan hitungannya, jika proyek pembangkit listrik 35 ribu MW dipaksakan tuntas dalam lima tahun, maka dengan beban puncak sebesar 74 ribu MW pada 2019, PLN akan mengalami kelebihan pasokan listrik yang tidak terpakai (idle) sebanyak 21.331 MW.  Akibat kelebihan pasokan listrik tersebut, maka biaya yang harus ditanggung PLN pada 2019 diperkirakan mencapai Rp 10,76 miliar.

“Sesuai dengan aturan yang ada PLN harus membeli listrik yang dihasilkan oleh swasta, membeli sekitar 72 persen dari nilainya. Kalau ini terjadi PLN akan mengalami kesulitan keuangan,” tutur Rizal. (ags)