Menko Darmin Ingin Batasi Liberalisasi Properti untuk Asing

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melontarkan wacana pemerintah hanya akan memberikan izin hak pakai bangunan kepada warga negara asing (WNA) yang ingin membeli properti jenis apartemen mewah. Kebijakan ini berbeda dengan yang disampaikan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro yang mengizinkan WNA meguasai properti di Indonesia sebagai hak miliknya.

Selain itu Darmin menyebut kategori apartemen mewah yang boleh dibeli WNA pada angka Rp 10 miliar, tidak senilai Rp 5 miliar seperti yang diucapkan Menteri Keuangan.

"Karena dasarnya dulu ketika saya masih Direktur Jenderal Pajak juga Rp 10 miliar, ya masa diturunkan. Harga rumah naik terus kok," ujar Darmin saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis (10/9).

Pilihan Redaksi Revisi Aturan Kepemilikan Properti Asing Segera Terbit Darmin Nasution: Paket Ekonomi Fokus Perbaiki Empat Sektor Pengusaha Real Estate Tunggu Liberalisasi Properti Jokowi

Harmonisasi aturan akan dilakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1996. Beleid ini mengatur pemilikan oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia.

Dalam proses revisi beleid tersebut pemerintah tengah mempertimbangkan agar WNA yang berkedudukan di luar Indonesia bisa memperoleh hak pakai atas hunian selama jangka waktu yang panjang. Namun Darmin belum dapat menyebutkan berapa lama hak pakai yang bisa dinikmati oleh WNA.

"Itu memang hak pakai dan kecenderungannya bukan seumur hidup tapi ada batas waktunya, jadi masih bisa diperbaharui," katanya.

Darmin menuturkan pmerintah akan menerbitkan aturan agar WNA bisa mengajukan perpanjangan waktu hak pakai bangunan layaknya izin Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU).

"Ide seumur hidup jangan dibayangkan 50-60 tahun, kalau orangnya meninggal cepat gimana?" katanya. (gen)