Darmin Nasution: Paket Ekonomi Fokus Perbaiki Empat Sektor

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution memastikan paket kebijakan stimulus pemerintah akan terfokus pada perbaikan sejumlah sektor, antara lain sektor keuangan, energi, investasi, industri dan perdagangan.

Sedikitnya ada sekitar tujuh regulasi yang akan dirilis dalam waktu dekat, antara lain menyangkut pelonggaran aturan kepemilikan properti warga negara asing dan membatas penarikan utang valas swasta.

"Ada banyak sekitar 6-7 macam peraturan. Mulai dari soal seperti kepemilikan rumah atau apartemen oleh orang asing dan pengaturan debt to equity ratio (DER) ke luar negeri. Kalau modalnya kecil jangan berutang dong nanti susah," ujar Darmin saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (2/9).

Pilihan Redaksi Bos IMF Tawarkan 5 Resep Tangkal Krisis ke Negara Asia Pemerintah Diminta Rilis Paket Kebijakan yang Tidak Mandul Rangsang Industri, Menko Darmin Godok Puluhan Paket Kebijakan

Mengenai kebijakan rasio utang terhadap ekuitas perusahaan (debt to equity ratio), Darmin menjelaskan nantinya pemerintah akan mengatur pendanaan perusahaan agar tidak terbebani oleh utang yang berasal dari luar negeri. Terlebih buat perusahaan yang memiliki modal kecil dan pendapatannya berupa rupiah.

Menurutnya, kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan itu merupakan bagian dari empat kelompok besar dalam paket kebijakan ekonomi pemerintahan Joko Widodo. Selain sektor keuangan, kelompok kebijakan lainnya adalah bagaimana menyederhanakan proses investasi dan deregulasi kebijakan.

"Kelompok dua adalah deregulasi besar-besaran yang menyangkut investasi sektor industri, perdagangan. Ada yang akan direview dan dirubah sebagian aturannya," ujar Darmin.

Di sektor energi, jelas Darmin, pemerintah akan memangkas peraturan dalam proses investasi, khususnya dalam investasi pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) tambang.

Mantan Gubernur Bank Indonesia ini menambahkan paket kebijakan itu akan dibahas oleh para menteri ekonomi Kabinet Kerja dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pad apekan ini. Pemerintah juga akan melibatkan para pelaku usaha dalam negeri dalam pembahasan paket kebijakan itu.

"Bahkan kalau perlu kita akan panggil Kadin juga kesana," katanya. (ags)