Serapan Anggaran Masih Rendah, Menteri Susi Mencak-mencak

Jakarta, CNN Indonesia -- Serapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih jauh dari harapan meskipun Menteri Susi Pudjiastuti telah merombak banyak pejabat eselon I di instansinya.

Sekretaris Jenderal KKP Sjarif Widjaja mengatakan belanja kementerian per Agustus 2015 baru mencapai 32,4 persen dari total alokasi Rp 10,65 triliun tahun ini.

Sjarief menilai salah satu penyebab rendahnya eksekusi anggaran adalah karena KKP tengah memasuki periode transisi dari menteri lama ke menteri baru. Serta sistem lelang proyek yang menggunakan sistem e-catalog.

Menurutnya ada beberapa sektor yang memang lambat dalam melakukan penyerapan anggaran antara lain sektor perikanan tangkap, perikanan budi daya, serta pengelolaan pulau terluar.

"Sektor yang paling lambat adalah yang belanja modalnya banyak, karena harus ada kontrak dengan kontraktor," ujar Sjarief saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (14/9).

Kendati demikian Sjarief optimistis instansinya mampu mencapai target penyerapan 95 persen hingga akhir tahun.

Jaga Kualitas Serapan

Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengultimatum anak buahnya untuk tidak lagi menggunakan bahasa program kerja yang ambigu agar lebih tepat dalam hal eksekusi anggaran.

Pilihan Redaksi Rombak Pejabat, Menteri Susi Tuntut Serapan Anggaran Naik Perbesar Serapan Anggaran, Menteri Susi Bagikan Kapal Ikan Menteri Susi Lanjutkan Bongkar Pasang Pejabat KKP

"Saya bilang dalam eksekusi anggaran harus lebih detail, bahasa peningkatan, pemberdayaan, penguatan tidak boleh ada lagi. Presiden juga bilang begitu. Kalau mau memberdayakan nelayan ya tulis dengan beli kapal," ujar Susi.

Pemilik PT ASI Pudjiastuti Aviation atau Susi Air itu mengatakan, penyerapan anggaran juga tidak boleh asal. Anggaran KKP harus dialokasikan untuk membenahi sektor perikanan dan kesejahteraan nelayan dan bukan untuk membangun infrastruktur.

"Bikin trotoar pelabuhan, cat kantor Syahbandar, infrastruktur itu urusannya Pak Basuki (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan Pak Jonan (Menteri Perhubungan). Kalau urusan saya dengan stakeholder perikanan tangkap dan budidaya dan pengusaha perikanan," ujarnya.

Selain soal pembagian anggaran itu, pada 2016, Susi juga ingin membuat program kapal tangkap yang terbuat dari fiber dan alumunium, bukan lagi kapal kayu.

Pasalnya perbankan saat ini tidak lagi menganggap kapal kayu memenuhi persyaratan mengajukan kredit ke bank. (gen)