Mantan anggota Tim Antimafia Migas Fahmi Radhy menilai pernyataan manajemen Pertamina yang mengaku harus menanggung kerugian hingga Rp 12 triliun akibat kebijakan pemerintah yang tidak mengubah harga jual premium dan solar sejak Maret 2015 sebagai sesuatu yang janggal.
Pertamina menyebut harga keekonomian BBM dengan RON 88 adalah Rp 7.700 hingga Rp 7.800 per liter, bukan Rp 7.300 per liter seperti yang ditetapkan pemerintah untuk dijual ke masyarakat saat ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kerugian itu bukan semata karena menalangi, tetapi lebih karena kesalahan inventory management. Misal keputusan membeli BBM saat harga mahal tanpa melakukan analisa pasar. Dan kini, ketika harga minyak sudah US$ 40 per barel, harga BBM premium tidak pernah turun. Jadi terkesan akibat kesalahan manajemen pertamina tapi rakyat yang menanggung untuk menutup kerugian," tegas Fahmi di Jakarta, kemarin.
Namun yang terjadi, pemerintah justru melindungi Pertamina dengan tidak menurunkan harga BBM agar jumlah kerugian bisa ditekan.
"Tampaknya Menteri ESDM Sudirman Said ingin melindungi Pertamina, menutup kerugian Pertamina. Ini kan tidak fair, harga premium tidak kunjung turun sementara harga minyak sudah di bawah US$ 40 per barel,” tegasnya.
Ia menyarankan, benar tidaknya adanya kerugian yang diderita Pertamina itu harus melalui proses audit dan tidak berdasar pernyataan sepihak Pertamina saja. (gen)