BKPM Segera Lelang 16 Pembangkit Listrik Berdaya 7.760 MW

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan melelang 16 proyek pembangkit listrik berkapasitas 7.760 Megawatt (MW) dan dua wilayah kerja panas bumi yang mampu menghasilkan listrik sebesar 275 MW pada tahun ini.

Tamba Hutapea, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM menjelaskan 16 proyek listrik yang akan ditenderkan tersebut milik PT PLN (Persero) sedangkan dua wilayah kerja panas bumi berada di bawah kendali Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ia mengatakan seluruh proyek tersebut tersebar di sebelas wilayah Tanah Air yakni di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Aceh, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Lampung.

Menurut Tamba, seluruh proyek tersebut merupakan bagian dari program pembangkit listrik 35 ribu MW. Untuk menyukseskan tender sekaligus eksekusi proyek, BKPM telah memangkas hampir separuh dari total 52 regulasi di bidang listrik menjadi tinggal 25 regulasi.

Kebijakan deregulasi ini diklaim Tamba berhasil mempersingkat waktu perizinan investasi pembangkit menjadi 256 hari dari sebelumnya 932 hari.

"Namun untuk menyukseskan program pembangkit 35 ribu MW, 25 peraturan hasil deregulasi itu masih harus disederhanakan karena dengan waktu izin hampir 1 tahun atau 256 hari, itu belum memuaskan,” ujar Tamba di kantornya, Senin (28/9).

Dari 25 regulasi itu, kata Tamba, 10 regulasi berada di wilayah Kementerian ESDM dan 15 lainnya tersebar di Kementerian Agraria, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Kementerian Perhubungan. Seluruh regulasi tersebut saat ini sudah dialihkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BKPM untuk proses perizinannya.

Pilihan Redaksi Garap Proyek 35 Ribu MW, PLN Klaim Tak Akan Kelebihan Pasokan PLN Ingin Kapasitas Listrik Bertambah 70 ribu MW Sampai 2025 PLN dan Sumitomo Corporation Kerjasama Garap PLTU Baru Lontar

"Masih ada Izin lain yang harus diurus ke PLN sebagai off taker. Ini yang harus clear dulu, terutama untuk penetapan wilayah kerja usahanya," tuturnya.

Tandingan PLN

Dengan kebutuhan akan listrik yang tinggi, Tamba mengatakan masih banyak wilayah yang belum dilayani oleh PLN. Karenanya, BKPM mendorong agar swasta diberikan kemudahan menjadi Private Power Utility (PPU) di kawasan-kawasan yang belum teraliri listrik PLN.

"PPU ini semacam tandingan PLN. Tapi karena seluruh wilayah dikuasai PLN, jadi semuanya tergantung izin PLN. Ini yang sedang didiskusikan," tuturnya. (gen)