Bos BEI Sebut Paket Ekonomi Anyar Buat Nyaman Pasar

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas pasar modal Indonesia menyatakan bahwa Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II yang diluncurkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) adalah langkah positif yang diharapkan mampu mendongkrak kepercayaan diri pasar.

“Saya belum baca detail. Tapi secara general pengurangan pajak deposito dan pemangkasan perizinan maka bagus dan positif. Orang bisa dapat dana banyak di Indonesia. Ini salah satu yang kita tunggu,” ujar Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio di Jakarta, Rabu (30/9).

Namun, ia menyatakan pelaku pasar masih tetap menunggu penyerapan anggaran belanja pemerintah. Pasalnya, Tito melihat hal tersebut merupakan salah satu realisasi kinerja pemerintahan Jokowi yang bisa menjadi acuan pelaku pasar.

“Kami masih tetap menunggu realisasi spending pemerintah. Itu salah satu yang jadi acuan nantinya tentang kinerja pemerintah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tito menilai paket kebijakan ekonomi jilid II adalah hal yang positif sebagai sentimen. Pasalnya, ia menilai saat ini pelaku pasar butuh sentimen positif untuk megimbangi sentimen negatif dari pasar global.

“Itu bagus, untuk orang taruh uang. Perizinan juga dpangkas. Kita perlu banyak goodnews, karena Indonesia secara fundamental bagus, cuma confidence pasarnya yang buruk,” jelasnya.

Pilihan Redaksi Proposal Tax Holiday Ditolak, Harita Group 'Putar Otak' Perizinan 3 Jam Hanya Untuk Industri Padat Modal dan Karya Diskon Pajak Deposito Diyakini Mampu Hapus Transfer Pricing

Lebih lanjut, Tito kembali berharap bahwa Bank Indonesia mampu memberikan insentif kepada para pelaku usaha dengan menurunkan suku bunga acuan (BI rate). Pasalnya, ia menjelaskan jarak antara BI rate saat ini dengan besaran inflasi terlalu lebar.

“Saya menganggap, dengan beberapa sentimen positif, maka diperkirakan Oktober IHSG mulai menanjak. Saya juga masih mengharapkan, tanpa mencoba intervensi, mudah-mudahan BI rate diturunkan. Karena jaraknya sudah terlalu lebar. Kalau inflasi cuma sekitar 4 persen, maka dengan BI rate 7,5 itu terlalu lebar ya,” jelasnya.

Seperti diketahui, dalam paket kebijakan lanjutan tersebut, pemerintah akan menurunkan pajak bunga deposito perbankan secara berjenjang bagi eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspornya di perbankan nasional. Keringanan pajak yang akan segera dirilis dalam dua pekan ke depan ini akan mempertimbangkan jangka waktu penyimpanan devisa sebagai dasar penetapan keringanan tarif pajak.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menjelaskan fasilitas pengurangan pajak bunga deposito ini diutamakan untuk para eksportir yang punya kewajiban melaporkan devisa hasil ekspornya ke Bank Indonesia. Dengan insentif ini, Menkeu berharap para eksportir tidak hanya sekedar melapor ke bank sentral tetapi benar-benar menyimpan uangnya di perbankan nasional.

"Kami akan susun Peraturan Pemerintah, kami akan lajukan dengan cepat," ujarnya di Istana Kepresidenan, Selasa (29/9).
Bambang menjelaskan, selama ini eksportir yang menyimpan dolarnya di perbankan nasional dalam bentuk deposito dikenakan tarif pajak sebesar 20 persen atas bunga yang diterimanya.

"Tapi kalau devisa hasil ekspor dalam dolar disimpan di perbankan Indonesia selama satu bulan, tarif pajak kami turunkan menjadi 10 persen," ujar Bambang. (gen)