Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Scenaider Siahaan mengatakan nominal tersebut diambil setelah diketahui porsi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dialokasikan sebesar 20-30 persen dalam APBN 2016.
Sementara sisanya diterbitkan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Scneider mengaku pasar keuangan internasional memang masih dihantui kenaikan suku bunga The Fed. Menurutnya hal itu akan sedikit berpengaruh signifikan terhadap penerbitan sukuk global Indonesia.
"Sekarang negara penghasil minyak banyak yang defisit karena harga minyak turun. Sehingga mereka mau menerbitkan obligasi juga, jadi pasti bersaing ketat," ujarnya.
Atas dasar itu, pemerintah akan memilih waktu yang tepat untuk menerbitkan sukuk global. Namun Scneider enggan menjelaskan detail kapan sukuk global itu akan dilelang pemerintah. Pasalnya likuiditas pasar akan sangat dipengaruhi oleh keputusan The Fed yang sangat berpengaruh terhadap likuiditas di pasar.
"Kita lihat pasar yang ada, kalau likuiditas bagus ya kita masuk kesana," katanya.
Instrumen SBSN akan digunakan untuk project financing sukuk antara lain pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama (gir/gir)