Darmin Nasution: Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV Rilis Kamis

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan, pemerintah akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi yang keempat pada Kamis (15/10). Sayangnya, Mantan Gubernur Bank Indonesia ini tidak menjelaskan fokus kebijakan kali ini.

"Iya kita sedang siapkan, minggu ini akan ada Insha Allah Kamis (diumumkan)," ujar Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (12/10).

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo telah menugaskan Darmin Nasution untuk mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid IV.

Pilihan Redaksi Tiga Paket Jokowi Usir Lesu Ekonomi Rupiah Menguat, Menteri Darmin Yakin Paket Ekonomi Direspons Ekonom Waspadai Dampak Lain Paket Ekonomi III Jokowi

"Tadi Presiden menitipkan kepada kami bahwa akan ada Paket Kebijakan yang keempat. Ini nanti ditugaskan kepada Pak Darmin, dan kita semua untuk menyampaikan apakah minggu depan, minggu depannya lagi. Tetapi yang jelas akan ada paket kebijakan keempat," kata Pramono.

Paket kebijakan itu akan menjadi pelengkap dari tiga paket kebijakan yang telah terbit sebelumnya pada 9 September, 29 September, dan 7 Oktober 2015.

Paket kebijakan ekonomi jilid I berfokus pada tiga hal besar, yakni meningkatkan daya saing industri, mempercepat proyek-proyek strategis nasional, dan mendorong investasi di sektor properti. Salah satu kebijakannya adalah deregulasi, dimana terdapat 89 peraturan dari 154 regulasi yang sifatnya menghambat daya saing industri akan dirombak.

Sementara pada paket kebijakan tahap II, pemerintah mempertegas pemberian tiga jenis insentif fiskal bagi pelaku industri di sektor tertentu serta penyederhanaan proses persetujuan pemberian fasilitas keringanan pajak bagi sektor usaha tertentu.

Paket kebijakan ekonomi jilid III terfokus pada penurunan harga energi dan perbaikan iklim usaha, antara lain penurunan harga solar, listrik dan gas; perluasan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR); serta penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal. (ags)