Kedua instansi tersebut meminta Kemenkeu menghitung ulang kelayakan investasi proyek smelter grade alumina milik WHW di Kalimantan Barat untuk menerima fasilitas tersebut.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Haris Munandar mengakui masih terjadi perdebatan di internal pemerintah terkait pemberian fasilitas tersebut. Terutama setelah BKF menyatakan WHW tidak bisa memperoleh tax holiday, namun masih bisa mengantongi tax allowance.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, alasan Kemenkeu hanya bersedia memberikan tax allowance karena WHW tidak membangun pengolahan bauksit sampai produk jadinya namun hanya sampai tahap grade alumina saja. Jika perusahaan sampai membangun pabrik pelat aluminium, maka WHW dipertimbangkan Kemenkeu bisa mendapatkan tax holiday.
Investasi Berisiko
Apalagi menurutnya, investasi industri aluminium membutuhkan uang banyak dan sangat rumit karena butuh energi yang banyak dan murah. Haris mengingatkan investasi ini berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, jadi memang sejak awal perusahaan tak diimbau untuk membangun industri hilir bauksit.
"Karena UU tersebut hanya disebutkan pengolahan, tapi tak disebutkan pengolahannya sampai hilir atau tidak. Tapi tetap hasil akhirnya kami tak tahu, tergantung nanti isi Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-nya," tutur Haris.
Sementara itu, Direktur WHW Erry Sofyan pernah berujar kalau perusahaan menerima jika nantinya hanya mendapat tax allowance. Kendati demikian ia tetap berharap mendapatkan tax holiday selama 10 tahun karena tata cara pelaksanaannya lebih mudah dan insentifnya lebih baik.
"Dengan mengajukan tax holiday itu artinya kami serius investasi, karena kan jangka waktunya sangat lama. Selain itu, kalau dapat tax holiday kan artinya memang Indonesia serius mengembangkan hilirisasi hasil tambang, jadi nantinya bisa menarik investasi-investasi lainnya untuk masuk ke sini," jelas Erry akhir bulan lalu.
Sebagai informasi, proyek smelter WHW yang berlokasi di Ketapang, Kalimantan Barat itu memiliki nilai investasi mencapai US$ 2,28 miliar (atau setara Rp 6,7 triliun di tahun 2013). Dengan adanya smelter ini, diharapkan bisa tercipta nilai tambah bauksit sebanyak 7,8 kali apabila dibandingkan dengan bauksit ore.
Smelter grade alumina ini diharapkan memiliki kapasitas produksi maksimal 4 juta ton per tahun dan terbagi dalam dua tahap investasi yang rampung pada 2021. Masing-masing tahapannya, diharapkan bisa menghasilkan grade alumina sebesar 2 juta ton per tahun.
Investasi tahap pertama membutuhkan dana sekitar US$ 1,2 miliar yang diperuntukkan bagi pembangunan smelter (US$ 940 juta), pembangkit listrik (US$ 160 juta), dan pelabuhan (US$ 96 juta). Hingga Juli 2015, realisasi investasi tahap pertama sudah mencapai US$ 493 juta secara finansial, atau 68 persen secara konstruksi.
Sedangkan investasi tahap kedua akan memakan biaya US$ 1,08 miliar yang konstruksinya dimulai 2018 mendatang. (gen)