Beli Saham Freeport, Antam Tunggu Instruksi Eksekusi Pinjaman

Jakarta, CNN Indonesia -- Manajemen PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengaku tengah menjajaki sejumlah skenario kredit dari beberapa institusi keuangan. Pinjaman yang akan ditarik Antam tersebut dalam rangka membeli saham PT Freeport Indonesia yang akan ditawarkan kepada pemerintah sebesar 10,64 persen.

“Tentu saja kami sangat berminat untuk mengambil divestasi Freeport tersebut. Kami sudah berdiskusi dengan institusi keuangan lain dan (mereka) bersedia untuk mendukung kalau Antam mengambil saham tersebut," ujar Tedy Badrujaman, Direktur Utama Antam pada Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (21/10).

Tedy mengungkapkan meski sudah melakukan penjajakan kredit dalam rangka pembiayaan divestasi Freeport, Antam masih lebih dulu menunggu lampu hijau dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno guna mengeksekusi skenario tersebut. Dalam hal ini, Antam membutuhkan persetujuan dari pemegang saham yang mayoritas dikuasai pemerintah.

Meski begitu dirinya kembali mengaku sangat siap jika nantinya Menteri Rini menitahkan manajemen Antam untuk mengambil alih saham Freeport.

Pilihan Redaksi Teten Masduki Kini Ikut Dukung Perpanjangan Kontrak Freeport Incar Saham Freeport, Inalum Siap Gunakan Kas US$ 400 Juta BEI dan ESDM Bertemu Bahas Opsi IPO Divestasi Saham Freeport

"Secara teknis kami siap karena kalau dilihat dari jenis usahanya, sudah klop. Kalau kembali ditanyakan soal kesiapan uang kan bisa dari institusi, bisa juga ada (opsi) tadi bagaimana kalau pemerintah menambah pemasukan," cetus Tedy.

Sebelumnya, Rini sempat menyinggung bahwa Kementerian BUMN akan mendorong Antam dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) jika pada akhirnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan tak berminat membeli saham Freeport.

"Selain Antam, kami juga mendorong Inalum karena kondisi keuangan mereka (sedang) kuat. Dengan nilai Freeport yang sangat strategis, saya pikir perbankan juga pasti mau membiayainya entah itu bank dalam negeri atau lembaga pembiayaan internasional," kata Rini kemarin. (gen)