Kementerian ESDM Ungkap Alasan Liberalisasi Enam Bidang Usaha

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan enam bidang usaha di sektor hilir minyak dan gas bumi (migas) yang diusulkan berubah komposisi penanaman modalnya dalam daftar negatif investasi (DNI) terbaru.

Agus Cahyono Adi, Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM mengakui seluruh usulan yang diajukan instansinya ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membuka kesempatan lebih besar bagi investor asing untuk masuk. Namun, Agus membantah jika usulan tersebut memberi dampak negatif bagi pengusaha lokal.

“Pada dasarnya esensi dari usulan ini kami lihat dari tingkat kemampuan usaha dalam negeri atas produk atau jasa tersebut," ujar Agus kepada CNN Indonesia, Rabu (21/10).

Enam bidang usaha yang diusulkan Kementerian ESDM dalam penyusunan DNI baru adalah:

1. Bidang usaha jasa konstruksi tangki spherical yang akan dibuka 100 persen bagi pemodal asing.

2. Jasa konstruksi migas tangki horisontal atau vertikal yang juga akan dibuka 100 persen untuk para modal asing.

3. Bidang usaha Instalasi penyimpanan dan pemasaran minyak dan gas bumi di darat yang juga akan dibuka 100 persen bagi asing.

4. Bidang usaha Sistem inspeksi teknis yang kepemilikan modal asing dapat kembali ditingkatkan (tanpa angka persentase).

5. Bidang usaha Jasa desain dan engineering migas yang ke depan proporsi modal asing diizinkan menjadi mayoritas (tanpa angka persentase).

6. Jasa perdagangan distributor migas yang ke depan dibuka 100 persen untuk pemodal asing.

Berdasarkan informasi yang diperoleh CNN Indonesia, usulan perubahan ketetapan DNI di sektor hilir migas berkaitan erat dengan rencana pemerintah yang akan memperbesar keran investor asing untuk menyasar lini bisnis tersebut di Indonesia.

Satu diantaranya perusahaan minyak asal Timur Tengah, Saudi Aramco yang berencana menanamkan investasi US$ 10 miliar di sektor hilir migas nasional.

Pilihan Redaksi DNI Pembuka Peluang Asing Pengikis Proteksi Lokal Kementerian ESDM Pengusul Terbanyak Liberalisasi dalam DNI Pengusaha Lokal Tolak Usulan Liberalisasi Industri Karet

Menanggapi usulan tersebut Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mulyadi berpandangan sudah seharusnya usulan mengenai perubahan ketetapan DNI itu didiskusikan lebih dulu dengan DPR.

"Ini karena yang akan dibuka adalah sektor strategis yang berkaitan dengan masyarakat. Kami sadar bahwa dengan kondisi seperti sekarang butuh investasi yang besar entah untuk membangun kilang untuk meningkatkan ketahan energi atau yang lain. Tapi jangan ceroboh juga," tutur Mulyadi.

Sementara Vice Presiden Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Wianda Pusponegoro mengaku perusahaannya siap bersaing jika pada akhirnya pemerintah menperbesar keran investasi asing di sektor hilir migas.

"Memang (Pertamina) harus siap kompetisi. Kalau soal (masuknya) Aramco (ke sektor hilir) kami masih diskusi intensif dan mudah-mudahaan bisa dicapai hasil yang win-win," katanya.