Aksi Satgas Anti Pencuri Ikan Dapat Dukungan Legal Presiden

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyambut baik terbitnya Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Illegal Fishing.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menilai ini sebagai bentuk komitmen serius pemerintah dalam melindungi perairan Indonesia dari penjarahan. Dia mengatakan nantinya Satgas tersebut akan bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum di wilayah laut yuridiksi Indonesia pasca moratorium kapal asing selesai.

"Saat sekarang para pencuri ikan sudah mulai lagi mendengar moratorium sudah berakhir mereka pikir sudah bisa coba-coba lagi. Kita punya satu goodwill, penegakan hukum harus tetap berjalan," ujar Susi saat konfrensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (21/10).

Adapun susunan Satgas tersebut sendiri terdiri dari Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Komandan Satgas, Wakil Kasal TNI AL sebagai Kepala Pelaksana Harian , Kepala Badan Keamanan Laut  sebagai Wakil Kepala Pelaksana Harian 1, Kepala Baharkam Polri sebagai Wakil Kepala Pelaksana Harian 2, dan Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI sebagai Wakil Kepala Pelaksana Pelaksana Harian 3.

Kendati bertanggungjawab langsung kepada presiden, Satgas akan mendapat arahan dan evaluasi dari Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Kemaritiman, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung RI.

Pilihan Redaksi Setahun jadi Menteri, Susi Tenggelamkan Kapal Tanpa Diadili Menteri Susi Tangkap 16 Kapal Asing Sepanjang September 2015 Menteri Susi Beri Wewenang Khusus ke Satgas Illegal Fishing

Dengan terbitnya Perpres ini, kata Susi, maka Satgas memilki kewenangan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengusut asal-usul pelaku pencurian ikan.

Dia menambahkan, Satgas Pemberantasan Illegal Fishing ini secara hukum lebih kuat dibandingkan dengan Tim Satgas Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing yang diketuai oleh Mas Achmad Sentosa.

"Memang berbeda, dengan Satgas yang baru ini kita bisa melakukan operasi dan menindak secara langsung," ujar Susi.

Pasalnya, lanjut Susi, pada saat dibentuknya Tim Satgas IUU Fishing, Tim tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menindak secara perdata dan pidana terhadap kapal illegal yang ditangkap.

"Mudah-mudahan PSDKP dan TNI Angkatan Laut tidak perlu takut lagi kalau menangkap. Mereka sekarang bisa menangkap dan langsung tenggelamkan tanpa menunggu perintah Presiden," ujarnya.

Perpres ini akan segera berlaku setelah diundangkan dengan Kemenkum HAM yang akan dirilis hari ini. (ags)