Bos Blitz Tunggu Pembebasan Investasi Bioskop dalam DNI

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Direktur PT Graha Layar Prima Tbk Bernard Kent Sondakh tengah menanti diterbitkannya revisi aturan Daftar Negatif Investasi (DNI) oleh pemerintah. Bos pengelola jaringan bioskop CGV Blitz ini menilai dengan dibukanya keran pemodal asing secara langsung, bisnis bioskop di Indonesia bisa semakin berkembang.

“Pemerintah lupa bahwa bioskop itu bukan ekonomi kreatif. Bioskop itu bisnis hiburan sama dengan karaoke. Butuh dana, butuh duit,” tutur Bernard kala ditemui usai menghadiri pembukaan Korean Indonesia Film Festival 2015 (KIFF 2015) di CGV Blitz Grand Indonesia, Rabu (28/10) malam.

Perlu diketahui, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka diatur bahwa usaha pertunjukan film (gedung bioskop) 100 persen tertutup bagi penanam modal asing secara langsung.

CGV Blitz sendiri telah memasukkan pemodal asing secara tidak langsung yakni CG CGV Co. Ltd dan IKT Holdings Limited ke dalam struktur kepemilikan perusahaan. Dua perusahaan tersebut mendapatkan kepemilikan lewat mekanisme penerbitan 200 juta saham baru (rights issue), yang digelar tepat saat penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) perseroan April tahun lalu.

Pilihan Redaksi Badan Ekonomi Kreatif Usul Bisnis Bioskop Dibuka untuk Asing BEI Siap Godok Aturan Transaksi Saham di Revisi DNI Syuting AADC 2 Berbarengan Hari Sumpah Pemuda Festival Film Korea Selatan-Indonesia 2015 Resmi Dibuka

Saham baru itu diberikan sebagai bentuk pembayaran utang Graha Layar Prima kepada CGV dan IKT Holdings yang nilainya mencapai US$ 30,5 juta. Saat itu, proses konversi utang menjadi saham (debt to equity swap) membuat porsi kepemilikan publik terdilusi menjadi 26,41 persen.

Saat ini, CGV Blitz telah beroperasi di sembilan kota seperti Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Balikpapan, Batam, Yogyakarta, dan Cirebon. Menurut Bernard, apabila bioskop semakin menjamur maka produksi film nasional akan semakin meningkat.

“Sekarang punya banyak film mau diputar di mana? Kan tidak ada (tempatnya),” kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut ini.

Sebelumnya, Badan Ekonomi Kreatif (BEKraf) BEKraf menyatakan tengah mengupayakan agar sektor bioskop dibuka sebesar-besarnya untuk pemodal asing. BeKraf menargetkan pembangunan 5 ribu bioskop dan 20 ribu layar pertunjukan film di seluruh Indonesia dalam rangka pengembangan industri kreatif berbasis film.

“Sekarang hanya ada 1,050 layar bioskop di Indonesia. Kita ingin kalau bisa ada 5,000 bioskop dan 20,000 layar," kata Kepala BEKraf Triawan Munaf, Senin (19/10) lalu. (gen)