Sebagai Menteri, Posisi Rini Soemarno Dianggap Lemah

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah elit partai politik mendorong Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dicopot dari jabatannya. Usulan itu justru muncul dari partai pendukung pemerintah, PDI Perjuangan.

Direktur Populi Center Nico Harjanto menilai, posisi menteri BUMN sering menjadi incaran partai politik dan kekuatan politik lainnya. Posisi itu dinilai strategis karena mereka bisa mengakses keuangan BUMN dan programnya.

Ada ratusan BUMN yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Nico, mereka ingin mengelola bisnis yang sangat besar. Dengan begitu, parpol yang mengusungnya mendapatkan keuntungan secara finansial, politik, maupun elektoral.

"BUMN dari dulu sering kali menjadi sapi perah politik. Jadi wajar kalau partai politik atau kekuatan politik sangat berkepentingan untuk menguasai BUMN," kata Nico usai diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/10).

Pilihan Redaksi Penolakan PMN Menguat, Jokowi Didesak Ganti Menteri BUMN PMN Ditentang DPR, Jokowi Utus Luhut Pandjaitan ke Senayan Selain PMN, Gerindra Cari Alasan Lain untuk Tolak RAPBN 2016 DPR dan Pemerintah Akhirnya Kompromi Sahkan APBN 2016 Setelah PDIP, Giliran Gerindra Desak Menteri BUMN Diganti Anggaran PMN Tinggi, BUMN Dituding Sebagai Beban Negara

Sebagai Menteri BUMN, lanjut Nico, Rini berada dalam posisi yang lemah. Pasalnya, dia bukan berasal dari kalangan partai politik. "Menteri BUMN ini sejak awal sudah menjadi target operasi politik," kata Nico

Sementara banyak kekuatan politik yang berusaha menguasai posisi tersebut untuk menguntungkan kelompoknya. Saat ini, menurut Nico, dukungan politik terbesar yang dipegang Rini hanya dari Presiden Joko Widodo.

"Pasti ada yang iri dari partai politik karena menganggap BUMN sangat besar, sangat penting, sehingga mereka ingin menguasai BUMN," ujarnya.

Nico berharap Presiden bisa mempertahankan kementerian BUMN dari intervensi dan politisasi elit partai politik.

Sejak awal pemerintahan Rini Soemarno disebut sebagai bagian dari "Trio Singa Istana". Kelompok ini yang dianggap bakal memisahkan komunikasi antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Beragam kasus dikaitkan dengan program dan kinerja Rini. Salah satunya kasus Pelindo II. DPR bahkan membentuk Pansus Pelindo II yang menurut Nico, akan mengarah pada Menteri BUMN.

Sejumlah kebijakan yang diusung Rini ada yang dinilai kontrovesial. Beberapa di antaranya seperti hutang bank pemerintah ke China sebesar puluhan triliun, proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun menurut Nico, itu semua perlu klarifikasi dari Rini supaya tidak muncul persepsi yang sifatnya disinformatif. (ded/ded)