Firdaus menyebut dengan rantai distribusi gas yang panjang akan menimbulkan inefisiensi dan praktek rente.
"Selain itu, dengan semakin panjang rantai distribusi maka semakin mahal harga yang sampai ke end user. Dampak ke penerimaan negara juga semakin berkurang, karena margin sudah diambil para trader," kata Firdaus, Selasa (3/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dokumen ‘Pengaturan Harga Gas Bumi’ yang dirilis Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada Oktober 2015 mensinyalir Pertamina sebagai salah satu penyebab tingginya harga gas di pasaran. Selain itu, pola yang diterapkan perusahaan migas pelat merah dalam bisnis gas tersebut menyebabkan munculnya trader gas bertingkat yang membuat harga gas di konsumen sangat tinggi.
"Dengan tidak terkontrolnya selisih harga dari pasok dan harga di konsumen, memungkinkan selisih harga gas ini menjadi besar, yang memungkinkan menciptakan banyak trader pada rantai transaksi dari pemasok sampai ke konsumen," tulis dokumen tersebut.
Firdaus menambahkan, di beberapa daerah seperti Jawa Timur, jalur-jalur distribusi gas dikuasai trader. Padahal mereka tidak punya infrastruktur sama sekali dan hanya bermodalkan kedekatan politik dan kekuasaan dan itu terus dilegalkan.
Ia mengingatkan jika distribusi gas dimiliki oleh mereka yang memiliki relasi kekuasaan kuat, bahkan sebagian besar mereka yang ada di partai politik, maka makin susah dilakukan efisiensi.
"Ke konsumen mahal, negara tidak mendapat maksimal. Padahal ini sektor energi primer, ujungnya juga bisa menambah laju inflasi. Industri juga seperti industri baja, petrokimia, keramik dirugikan karena harga gas jadi mahal akibat ulah trader," tandasnya. (gen)