Perpres APBN Terbit Akhir November, Pemerintah Kebut Belanja

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro memastikan payung hukum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 akan selesai pada akhir November mendatang. Landasan hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) tersebut akan secara resmi melegalkan seluruh kementerian/lembaga (K/L) untuk mulai menggunakan APBN 2016 dalam menjalankan program kerjanya.

Menurut Bambang, setelah Perpres tersebut terbit diharapkan semua K/L bisa langsung membuat Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) pada awal Desember tahun ini. Pengisian DIPA yang lebih cepat dari biasanya itu memungkinkan lelang dan penandatanganan proyek tahun depan bisa dilakukan pada akhir 2015.

"Arahan Presiden kemarin semua K/L bisa melakukan lelang tender per 1 November kemarin, sehingga penandatangan kontrak bisa dilakukan setelah DIPA diterima atau tahun ini," ujar Bambang di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (3/11).

Pilihan Redaksi APBN 2016 Disetujui DPR, Jokowi Minta Tender Langsung Dimulai Dapat Dana Terbesar, Kinerja Belanja 10 Instansi jadi Sorotan Petinggi DPR Sebut Rini Soemarno Tak Cakap Urus BUMN

Alasan percepatan pengisian DIPA ini juga memungkinkan pemerintah mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan proyek yang dilakukan tahun depan.

Identifikasi pembiayaan yang tepat sasaran diharapakan mampu mencegah lambannya penyerapan anggaran seperti yang terjadi pada tahun ini.

"Kami harap 2016 pola penyerapan jadi lebih baik, baik dari segi waktu atau jumlah. Kami harap budget lebih optimal dan kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Bambang.

Sebagai informasi, rencana belanja pemerintah pusat dalam APBN 2016 dipatok sebesar Rp 1.325,55 triliun menurun Rp 13,53 triliun dari yang diusulkan pemerintah dalam RAPBN 2016 sebesar Rp 1.339,08 triliun. (gen)