Menkeu Mengaku Tak Bisa Larang DPR Bangun Gedung Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menegaskan pagu anggaran sebesar Rp 740 miliar yang dialokasikan untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan sepenuhnya hak anggaran DPR sebagai lembaga tinggi negara.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk fungi legislatif dan pengawasan DPR dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang baru saja disepakati untuk disahkan. Jumlah tersebut lebih kecil dari yang diusulkan oleh DPR sebelumnya yakni Rp 2,24 triliun.

Kendati mengaku telah menyetujui, Bambang mengaku tidak bisa turut andil dalam menentukan program yang berhak dibiayai dari anggaran tersebut. Karena itu bertentangan dengan funginya sebagai Menteri Keuangan, dimana ia hanya berhak menentukan dan menyetujui postur anggaran suatu lembaga.

“Pemerintah tidak bisa masuk kedalam programnya DPR. DPR itu adalah lembaga tinggi negara, setara dengan Presiden jadi tidak mungkin saya sebagai Menteri Keuangan melarang atau menyuruh lembaga tinggi negara," ujar Bambang dalam konferensi pers mengenai APBN di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (3/11).

Pilihan Redaksi Sekjen DPR Klaim Siap Bangun Gedung Baru Soal Gedung Baru DPR, Ahok: Sesuai Peruntukkan Akan Diizinkan Petinggi DPR Sebut Rini Soemarno Tak Cakap Urus BUMN Perpres APBN Terbit Akhir November, Pemerintah Kebut Belanja

Bambang menegaskan, penggunaan anggaran merupakan sepenuhnya tanggungjawab anggota DPR. Di mana dalam pelaksanaan penggunaan anggarannya pun, DPR akan diawasi dan didampingi oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

"Untuk (program) itu urusan DPR dengan mitra kerjanya yaitu BURT DPR untuk mendapat persetujuan, dan saat ini kita sedang menunggu akan digunakan untuk Rp 740 miliar tersebut," ujarnya. (gen)